Salin Artikel

Sakit Serius, Setya Novanto Disarankan Mundur dari Kursi Ketua DPR

Dengan kondisi kesehatan Novanto saat ini, menurut Syamsuddin, tidak memungkinkan bagi Ketua Umum Partai Golkar itu untuk menjalan berbagai tugas kedewanan seperti pengawasan, legislasi, dan penganggaran.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar jabatan Ketua DPR diserahkan kepada sosok yang mumpuni secara fisik untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai pimpinan Dewan.

"Buktinya juga di KPK sudah dua kali dipanggil untuk diperiksa, malah tidak hadir. Yang datang malah koleganya saja. Dan menginfokan justru penyakit bertambah," kata Syam melalui pesan singkat, Selasa (19/9/2017) pagi.

Baca: Yakin Setya Novanto Sembuh, Idrus Marham Tolak Pimpinan Golkar Berganti

Ia mengatakan, kerja-kerja di DPR pasti akan terganggu jika Novanto memaksakan tetap pada tugas dan tanggung jawabnya.

"Setnov (Setya Novanto) juga terkait dengan kondisi kesehatannya sendiri selama ini yang dipandang sudah tidak bisa maksimal menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Apalagi sekarang ini terserang penyakit vartigo dan jantung," lanjut dia.

Sebelumnya diberitakan kondisi kesehatan Novanto menurun saat hendak diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Pada panggilan pertama, Novanto tak hadir dengan alasan vertigo. Sedangkan pada panggilan kedua jantung Novanto bermasalah dan harus menjalani operasi kateterisasi.

Baca: Setelah Vertigo, Kini Jantung Setya Novanto yang Bermasalah

Dari internal Golkar, desakan untuk mundur dari jabatan ketua umum juga muncul. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Idrus Marham mengatakan bahwa ia tak sepakat jika Setya Novanto harus melepaskan jabatannya.

"Hidup itu punya harapan. Masa pak Novanto tidak punya harapan untuk sembuh. Dia sekarang berobat," kata Idrus di kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (18/9/2017).

Idrus menegaskan bahwa tak semua orang yang kondisi kesehatannya terganggu langsung harus melepaskan jabatannya. Apalagi saat ini, Novanto tengah menjalani pengobatan.

"Kan masih berobat. Orang berobat itu harapannya sembuh. Apakah semua orang yang sakit langsung diganti? Kan tidak. Enggak usah ada dokter kalau begitu," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2017/09/19/09320601/sakit-serius-setya-novanto-disarankan-mundur-dari-kursi-ketua-dpr

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke