Salin Artikel

Massa Kepung YLBHI, Suasana Makin Mencekam

Pantauan Kompas.com, gerbang kantor YLBHI dikunci rapat dan dijaga oleh puluhan aparat kepolisian. Kantor YLBHI nampak gelap. Lampu-lampu dimatikan.

Hanya beberapa orang saja yang duduk-duduk di tangga menuju pintu masuk yamg tertutup rapat.

Sejak pukul 21.30 WIB, puluhan massa yang mengklaim dari kelompok anti-komunis menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/9/2017).

(Baca: Massa Anti-Komunis Berunjuk Rasa di Depan Kantor YLBHI)

Mereka pun memadati dua gerbang YLBHI yang berada di sebelah timur dan selatan.

Salah seorang juru bicara dari massa yang berdemonstrasi meminta perwakilan masuk ke dalan kantor YLBHI.

Awalnya puluhan massa itu mendatangi kantor YLBHI sekitar pukul 21.30 WIB tanpa membawa spanduk atau pun atribut aksi. Mereka berorasi, meminta pihak YLBHI menghentikan acara diskusi.

Mereka menganggap diskusi tersebut membicarakan soal kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Ganyang PKI! Ganyang PKI," teriak massa aksi.

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menuturkan bahwa pihaknya memang menyelenggarakan acara diskusi sejak sore tadi.

Namun, diskusi membahas soal darurat demokrasi dan tidak terkait PKI. Diskusi tersebut, kata Isnur, juga mengundang seniman, budayawan dan akdemisi.

"Hari ini ada penampilan seni dari seniman dan budayawan. Mengangkat isu darurat demokrasi," kata Isnur.

"Seringkali kami dituduh fasilitasi acara PKI, itu sama sekali enggak benar," ujar dia.

Hingga pukul 22.00 WIB, demonstran masih mengepung kantor YLBHI.

Sementara, puluhan aparat kepolisian dari sudah berjaga di sekeliling kantor YLBHI. Mereka membawa tongkat, perisai dan helm pengaman.

Ada juga personel membawa pelontar gas air mata. Akibat aksi tersebut, lalu lintas di ruas Jalan Diponegoro macet total.

https://nasional.kompas.com/read/2017/09/17/22532731/massa-kepung-ylbhi-suasana-makin-mencekam

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke