Salin Artikel

DPR Dukung Menlu Retno Lanjutkan Diplomasi Kemanusiaan untuk Rohingya

Indonesia merupakan satu-satunya negara yang mendapatkan akses dari pemerintahan Myanmar dan militer di sana.

Dukungan tersebut diterimanya saat rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin (11/9/2017).

"Komisi I mendorong agar Indonesia terus melakukan langkah-langkah dalam upaya untuk membantu menyelesaikan isyu di Rakhine State ini secara berkelanjutan," kata Retno.

Baca: Dalai Lama: Buddha akan Menolong Muslim Rohingya

Kesimpulan lain yang dihasilkan rapat yaitu Komisi I DPR mengapresiasi Pemerintah Indonesia, yang melalui Menlu Retno bisa mengupayakan langkah-langkah diplomasi kemanusiaan di Rakhine State.

Retno menambahkan, pada 23 September mendatang, akan diselenggarakan pertemuan antar-Menlu se-ASEAN membahas masalah Rohingya pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sementara itu, ketika ditanya mengenai alasan Indonesia tidak memasukkan rekomendasi agar Pemerintah Myanmar mengakui etnis Rohingya, Retno menegaskan rekomendasi tersebut sudah termaktub dalam rekomendasi Kofi Annan.

"Sudah ada komitmen dari Pemerintah Myanmar untuk mengimplementasikan rekomendasi Kofi Annan yang berarti ada 17 elemen dan 88 rekomendasi. Jadi, kita coba lihat nanti implementasinya seperti apa," kata Retno.

https://nasional.kompas.com/read/2017/09/11/19463661/dpr-dukung-menlu-retno-lanjutkan-diplomasi-kemanusiaan-untuk-rohingya

Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke