Salin Artikel

Doli Kurnia Anggap Pemecatannya oleh Golkar Tak Sesuai Prosedur

Hingga Rabu (30/8/2017) malam, Doli mengaku belum mengetahui secara resmi pemecatannya dari keanggotaan partai.

"Saya sampai saat ini belum menerima surat atau bentuk pemberitahuan apapun soal pemecatan itu," ujar Doli, saat dihubungi, Rabu.

Doli mengatakan, jika memang dia masih dianggap sebagai bagian dari keluarga besar Partai Golkar, seharusnya ada prosedur pemecatan yang ditempuh partai.

Baca: Golkar Pecat Ahmad Doli Kurnia

Prosedur itu mulai dari pemanggilan, teguran, hingga surat peringatan. Doli mengakui, ia dan jajaran GMPG tak menerima perlakuan demikian.

Menurut dia, selama ini hanya mendapatkan satu surat peringatan yang dikirim beberapa hari lalu dan dua hari berselang, partai mengklaim telah memecatnya.

"Ini kan tindakan yang saya katakan berlebihan," kata dia.

Doli menambahkan, selama ini justru DPP yang membatasi komunikasi dengannya. Contohnya, saat GMPG mendatangi Kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat.

Kedatangan mereka justru ditolak.

"Bahkan kami waktu itu datang ke DPP pintunya diblok pakai Brimob dan sepertinya (DPP) memang menutup diri untuk berdialog," kata Doli. 

Sebab, apa yang dilakukan GMPG dan beberapa pendukungnya justru ingin menjaga partai untuk tetap berada pada koridor Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), termasuk putusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Adapun, salah satu putusan Munaslub Golkar adalah turut menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi.

Sementara, yang dilakukan partai saai ini dinilainya seolah mendukung korupsi dengan membiarkan Ketua Umum Setya Novanto tetap pada posisinya.

Padahal, nama Novanto sudah lama dikaitkan dengan kasus korupsi e-K5P dan kini sudah berstatus tersangka.

Ia yakin masyarakat cenderung mendukung gerakannya.

"Makanya saya anehnya kenapa kita yang ingin membuat partai ini jadi bagus, jadi baik, citranya positif malah dikasih peringatan," ujar Doli.

"Sementara ada orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka yang memperburuk citra Partai Golkar malah dibela. ini yang saya bilang aneh," kata dia.

Sanksi pemecatan

Sebelumnya, Partai Golkar memecat Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia dari keanggotaan partai.

"DPP Partai Golkar telah mengambil sebuah keputusan yaitu memecat keanggotaan yang bersangkutan dari Partai Golkar," ujar Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Golkar menilai bahwa langkah yang dilakukan Doli sudah tak sesuai dengan aturan partai.

Di samping itu, Doli juga dinilai sudah menuding lembaga-lembaga lain berkonspirasi terkait kasus korupsi yang melibatkan Ketua Umum Golkar Setya Novanto.

Idrus menuturkan, pihaknya telah memberikan peringatan kepada Doli, namun peringatan tersebut tak dipedulikan.

"Bahkan masih tetap melakukan demo-demo baik di MA, KY bahkan KPK," kata Idrus.

https://nasional.kompas.com/read/2017/08/31/06261671/doli-kurnia-anggap-pemecatannya-oleh-golkar-tak-sesuai-prosedur

Terkini Lainnya

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke