Salin Artikel

"Saya Nunggaknya Baru dari Januari, Pak..."

Salah satu titik razia adalah di Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, banyak pengendara sepeda motor dan mobil yang terkena razia karena belum membayar pajak surat tanda nomor kendaraan (STNK).

Salah satunya adalah pengemudi ojek online bernama Rudi (27). Dia mencoba berkelit dengan mengatakan belum lama menunggak pajak.

"Saya nunggaknya baru dari Januari, Pak," kata Rudi.

Baca: Razia Penunggak Pajak, Sejumlah Pengendara Nekat Lawan Arus di Jaktim

Polisi yang menindak Rudi tak menggubris alasan itu dan langsung memberikan surat tilang.

"Sementara kami tilang dulu. Makin Bapak nunggu bayar, makin banyak tunggakan," ujar petugas tersebut.

Tak hanya kendaraan pribadi, kendaraan operasional perusahaan pun ada yang terkena razia karena belum membayar pajak sejak Juni 2017.

"Ditilang ya, sidangnya tanggal 18 (Agustus). Sebelumnya bayar di bank sesuai denda yang tertera di sini (surat tilang). Jangan lupa perpanjang pajaknya, kasih tahu kantornya," ujar petugas.

Pengendara yang ditilang bukan hanya pemilik STNK yang diterbitkan di Jakarta. Ada pula pengendara yang harus membayar pajak di kantor Samsat Bogor karena STNK-nya diterbitkan di Kota Hujan.

Kanit Samsat Jakarta Pusat AKP Frans Sihombing mengatakan, sebanyak 40 personel gabungan kepolisian, Jasa Raharja, Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta, serta Bank DKI terlibat dalam razia ini.

"Razia difokuskan agar pengendara membayar pajak terutang mereka. Namun, kalau ada kesalahan lain, seperti tidak memiliki SIM, enggak pake helm, itu kan menyalahi aturan juga, tetap ditindak," kata Frans.

Baca: Jika Terkena Razia, Pemilik Kendaraan Diminta Lunasi Pajaknya di Lokasi

Frans menuturkan, pengendara yang terkena razia bisa langsung membayar pajak terutangnya di lokasi dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi.

"Persyaratannya ada STNK, KTP sesuai STNK, ada uangnya, bisa langsung dibayar. Kalau tidak sesuai identitas pengemudi dengan STNK-nya, enggak bisa, tetap penilangan," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2017/08/11/16342471/-saya-nunggaknya-baru-dari-januari-pak--

Terkini Lainnya

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke