Salin Artikel

Adhyaksa Dault Klarifikasi soal HTI ke Jokowi

Klarifikasi disampaikan Adhyaksa saat bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/8/2017). Dalam pertemuan tersebut, hadir juga Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

Adhyaksa mengaku bahwa ia sempat hadir ke sebuah acara yang digelar HTI pada 2013 lalu. Rekaman Adhyaksa tengah bicara di forum itu belakangan tersebar di media sosial setelah pemerintah memutuskan membubarkan HTI karena dianggap anti-Pancasila.

"Saya sampaikan kepada beliau bahwa saya datang di situ tahun 2013. Ketika saya sudah bikin surat resmi kepada Bapak Presiden dan saya hadir 2013 ketika HTI belum dilarang," kata Adhyaksa usai pertemuan dengan Jokowi.

"Kalau diviralkan sekarang ya ada-lah orang-orang yang enggak suka, biasa-lah," ujar dia.

Adhyaksa memastikan, selama ia menjabat Ketua Kwartir Pramuka, tidak ada satu kata atau sikap pun yang hendak mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Menurut dia, Pramuka justru menjadi garda terdepan menjaga Pancasila.

"Kalau saya datang tahun 2013 di HTI bicara soal khalifah, kalau menurut ajaran agama saya di akhir jaman akan lahir Imam Mahdi akan berperang melawan orang yang jahat bermata satu, itu namanya Dajjal. Itu di akhir zaman. Itu pikiran saya waktu itu yang saya sampaikan," kata Adhyaksa.

Adhyaksa menilai kata-kata khilafah menjadi konotasi negatif saat belakangan muncul gerakan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

"Mereka (ISIS) itu kan luar biasa sehingga orang menjadi takut. Nah saya sampaikan dan Bapak Presiden mengerti kok. Bapak Presiden tahu saya sudah lama kenal dengan beliau. Saya nasionalis religius dari dulu," kata Adhyaksa.

"Orang kakek saya dibunuh karena tahan Pancasila, bagaimana. Paman saya mantan Kepala Staf Angkatan Darat, bagaimana mungkin. Dan ini saya dapat Bintang Mahaputra Adipradana, kalau saya mati dimakamkan dapat jatah di Kalibata, taman makam karena bintang ini kan. Masa saya mau mengkhianati ini," ucap mantan Menpora ini.

Adhyaksa menambahkan, Menpora Imam Nahrawi juga bisa mengerti dengan penjelasannya ini. Menpora pun batal membekukan anggaran Pramuka.

"Saya sampaikan ke Menpora bilang kalau saya salah silakan ditegur saya, langsung panggil saya. Clear semua dengan beliau," ucap Adyaksa.

https://nasional.kompas.com/read/2017/08/10/14151001/adhyaksa-dault-klarifikasi-soal-hti-ke-jokowi

Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke