Salin Artikel

Fadli Zon: Diktator Tak Dilihat dari Ucapan, apalagi Wajahnya

Hal ini disampaikan Fadli Zon menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menegaskan bahwa dirinya bukan seorang diktator.

"Diktator itu bisa dilihat bukan dari ucapan apalagi dari wajah, tetapi dari tindakan dan kebijakannya," kata Fadli kepada Kompas.com, Rabu (9/8/2017).

Fadli menilai banyak tindakan dan kebijakan pemerintahan Jokowi yang mengarah pada gaya pemerintahan diktator. Misalnya, langkah Jokowi yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Ia menilai perppu tersebut bergaya diktator karena bisa membubarkan ormas tanpa melalui proses pengadilan. Sejauh ini, baru satu ormas yang dibubarkan menggunakan mekanisme Perppu, yakni Hizbut Tahrir Indonesia.

Selain itu, ada juga penangkapan demonstran dengan tuduhan makar. Orang yang membuat dan menyebarkan ujaran kebencian kepada pemerintah di media sosial juga kerap ditangkap oleh aparat kepolisian.

"Dan hate speech yang ditangkap itu yang hanya mengkritik pemerintah, tapi yang tidak kritik pemerintah dibiarkan. Jadi ini kecenderungan yang mengarah kepada kediktatoran," ucap Fadli Zon.

Oleh karena itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini merasa perlu mengingatkan Jokowi agar tidak bertindak kebablasan.

Sebab, Fadli mengingatkan banyak diktator dunia yang awalnya juga menjual demokrasi dan kebebasan berekspresi. Namun lama kelamaan, karena kekuasaan yang besar, para pemimpin dunia kerap lupa dengan janjinya dan berakhir menjadi seorang diktator.

"Kita harus ingatkan karena ada pepatah mengatakan, 'power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely'," ucap Fadli.

Dalam dua hari terakhir, Jokowi dua kali menyampaikan bahwa ia bukanlah seorang diktator.

Pertama, ketika bersilaturahim dengan ulama beserta para santri di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidin Lubang Buaya, Jakarta Timur, Selasa (8/8/2017). Jokowi meminta santri tidak takut untuk naik ke atas panggung.

"Enggak usah takut. Presidennya enggak diktator kok," kata Jokowi.

"Sekarang di medsos banyak yang menyampaikan, Pak Presiden Jokowi itu otoriter, diktator. Masa wajah saya kayak gini wajah diktator," ucap Jokowi sembari disambut riuh para tamu acara.

(Baca: Jokowi: Masa Wajah Saya Kayak Gini Dibilang Diktator)

Lalu, saat membuka simposium internasional bertajuk "Mahkamah Konsitusi Sebagai Pengawal Ideologi dan Demokrasi dalam Masyarakat Majemuk" di aula Universitas 11 Maret, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (9/8/2017). Presiden menegaskan, konstitusi tidak memungkinkan kepemimpinan diktator di Indonesia.

"Merujuk konstitusi kita, tidak ada satu pun institusi yang memiliki kekuasaan mutlak, apalagi seperti diktator," ujar Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2017/08/09/19282891/fadli-zon--diktator-tak-dilihat-dari-ucapan-apalagi-wajahnya

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke