Kewarasan Politik di Tengah Riuh SNSD, Simpang Semanggi, dan Patung Kwan Kong

Kabar merebak bahwa grup girls band Korea bernama Girls’ Generation (atau Generation of Girls), atau yang populer dikenal dengan So-Nyuh Shi-Dae oleh karenanya disebut dengan SNSD, diundang oleh Pemerintah RI dalam rangka peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke 72 untuk tampil di Monas pada tanggal 18 Agustus 2017.

Caci maki, hujatan, serta merta berhamburan mengarah ke Presiden Jokowi dan Kaesang, putra Presiden (hubungannya apa ya dengan Kaesang?).

Cacian, hujatan, dari yang bernada “biasa” sampai ke level nyinyir berseliweran di linimasa berbagai media sosial (Facebook, Twitter, Instagram) dan berbagai portal.

SNSD yang disebut sebagai simbol seks dan pelacuran viral di mana-mana. Triawan Munaf, Kepala Badan Ekonomi Kreatif menjelaskan bahwa diundangnya SNSD adalah untuk memeriahkan Countdown to Asian Games 2018. Kebetulan Triawan adalah special envoy (perwakilan khusus) warga Indonesia untuk Korea Selatan.

Lepas dari pantas tidaknya untuk tujuan apapun itu, entah untuk perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia ke 72 ataupun Countdown Asian Games 2018, sepertinya tingkat kenyinyiran yang kontra sudah pada taraf yang memprihatinkan. Terlebih jika talenta sekelas SNSD dikaitkan, atau lebih tepatnya dikait-kaitkan, sebagai simbol seks dan pelacuran.

Soal lain adalah soft opening Lingkar Semanggi yang juga menuai kehebohan di seluruh linimasa. Pemicunya adalah kicauan seorang (yang mungkin) selebriti politik. Di menulis di akun twitternya, “gara-gara naik jembatan semanggi malah salah arah, mau ke Menteng jadi ke arah Senayan, ini siapa sich penggagasnya?”.

Tak menunggu lama tanggapan berhamburan di seluruh linimasa media sosial. Bisa disebut, 99,9 persen tanggapan negatif.

Apakah sudah sebegitu bencinya kah golongan yang berseberangan dengan Jokowi terhadap apapun yang bukan berasal dari golongannya.

Lingkar Semanggi jelas-jelas adalah legacy Ahok. Kita semua tahu bagaimana kisah perjalanan Ahok sampai hari ini.

Kaum ologarkis dan para koruptor silih berganti melakukan perlawanan dengan bungkus agama dan etnik secara getap gempira. Selengkapnya baca Perlawanan Koruptor dan Oligarki Berbungkus Agama dan Sentimen Etnis

Isu Cinaisasi dan bangkitnya palu arit (komunis, PKI) terus dikaitkan dengan segala hal yang bisa dikaitkan.

Lepas dari patung Kwan Kong ini, belakangan memang terus merebak perlawanan dari golongan tertentu terhadap patung-patung, di antaranya patung naga di Kalimantan, patung wayang di Purwakarta, dan patung manusia akar di Yogyakarta. Patung-patung itu kini tinggal kenangan.

Isu-isu inilah yang terus diusung untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Jokowi-JK.

Jika sekiranya SNSD dikaitkan sebagai simbol seks dan pelacuran, lantas bagaimana dengan dangdut dan grup-grup musik sepanjang Pantura yang lebih dikenal sebagai Dangdut Pantura atau Goyang Pantura?

Padahal, kevulgaran mereka ini membuat Paris Hilton, Jennifer Lopez, Lady Gaga, Ariana Grande atau Madonna (di masanya) seolah menjadi sederetan santa atau orang suci. Artinya, kevulgaran Paris Hilton dan kawan-kawannya itu tak sebanding dengan kevulgaran yang dipertontonkan para artis Pantura.

Kegaduhan ini sepertinya akan terus berlangsung dan akan mencapai puncaknya di 2019. Isu agama, etnis, dan PKI pasti akan terus digelontorkan.

Ancang-ancang partai politik sudah dimulai. Partai yang dulunya sangat vokal terhadap Jokowi, belakangan sudah mendeklarasikan dukungan terhadap Jokowi di 2019.

Entah ini adalah siasat pengalihan perhatian atau penyusupan, hanya dirinya sendiri dan Tuhan yang tahu. Bahkan Tuhan pun mungkin ditipu dan dibohonginya berkali-kali.

Dua tokoh besar dalam politik Indonesia belakangan juga melakukan konsolidasi, rekonsiliasi, sekaligus diplomasi dengan nasi goreng.

Keduanya yang selama ini dikenal berseberangan dan musuh bebuyutan semenjak di institusi tempat bernaung sebelumnya, ternyata disatukan oleh nasi goreng.

Di parlemen, seorang tokoh politik yang dipecat dari partainya dan selama ini super vokal bahkan bisa dikatakan sudah taraf nyinyir, serta merta berbalik arah mulai menyuarakan dukungannya kepada Jokowi untuk 2019.

Ah, entahlah! Sepertinya memelihara kewarasan politik di negeri ini memang perlu seni tersendiri.

Saya memilih kata ‘kewarasan politik’ bukan “kenetralan”, bukan juga “objektif” atau ‘subjektif’ karena tidak mungkin seseorang netral sepenuh-penuhnya, objektif seutuhnya ataupun subjektif akut.

Memelihara kewarasan politik diri sendiri untuk berusaha tetap waras dalam keseharian kita adalah satu hal baru. Mungkin sudah saatnya universitas-universitas di Indonesia membuka program studi baru: “Kewarasan Politik”.

God bless Indonesia. Dirgahayu ke 72 Republik Indonesia!