Salin Artikel

Perindo Dukung Jokowi, Waketum PAN Anggap Peta Politik Belum Final

Hal itu disampaikan Taufik menanggapi rencana dukungan Perindo kepada Jokowi seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo.

"Ya parpol kan memiliki mekanisme keputusan politik masing-masing ya. Katakanlah ada partai yang sudah menyatakan dukungan koalisi kepada pihak tertentu ya kita harus hormati, kita berikan apresiasi kepada siapa pun itu," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/8/2017).

Taufik menambahkan, dukungan Perindo kepada Jokowi pada Pemilu 2019 tentunya juga mempertimbangkan konteks pemilu serentak.

Sebab, dalam pemilu serentak suara partai politik juga akan dipengaruhi oleh capres yang diusungnya.

Kendati demikian, Taufik menilai bahwa dukungan partai-partai kepada Jokowi juga belum bersifat final karena masih ada proses gugatan Undang-Undang Pemilu terkait presidential threshold yang saat ini ditentukan sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.

"Tergantung keputusan MK (Mahkamah Konstitusi), kalau MK kemudian menolak 20 persen itu calon (presiden) bisa lebih dari dua," ucap Taufik.

Langkah Perindo yang akan mendukung Jokowi dalam Pilpres 2014 memang menuai kejutan. Apalagi, selama ini Perindo diprediksi merupakan partai yang akan mengantar Hary Tanoe dalam ajang Pilpres 2017 sebagai calon presiden atau wakil presiden.

Namun, Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq mengatakan bahwa partainya tidak pernah membuat pernyataan akan memajukan Hary Tanoe dalam Pilpres 2017.

Menurut dia, Perindo mendukung Jokowi dengan alasan realistis, yaitu mewujudkan cita-cita partai.

(Baca: Usung Jokowi, Perindo Tegaskan Hary Tanoe Tak Pernah Nyatakan Maju Pilpres)

https://nasional.kompas.com/read/2017/08/03/13171511/perindo-dukung-jokowi-waketum-pan-anggap-peta-politik-belum-final

Terkini Lainnya

Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Nasional
Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Nasional
HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

Nasional
Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Nasional
Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi 'Online'

Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi "Online"

Nasional
KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

Nasional
Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Nasional
Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke