Bahas Dana Haji untuk Infrastruktur, Komisi VIII Akan Panggil Menteri Agama

Pemanggilan tersebut rencananya akan dilakukan setelah masa reses DPR pada pertengahan Agustus 2017.

"Kami bukan hanya memanggil Menag tapi juga memanggil pihak-pihak terkait setelah BPIH, badan pengurus dan pengawas terlebih dahulu melakukan konsolidasi," kata Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/8/2017).

Baca: Menag: Dana Haji Boleh untuk Investasi Infrastruktur Selama Sesuai Syariah

Menurut dia, belum ada peraturan mengenai investasi tersebut, termasuk aspek pelaksanaan dan perencanaan bisnis dari badan pelaksana.

Selain itu, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) juga belum memiliki mitra kerja.

Sementara Dewan Pengawas BPKH sudah bermitra dengan Komisi VIII.

Adapun terkait pelaksanaan BPKH, karena juga terkait dengan keuangan maka masih memungkinkan bermitra dengan Komisi XI.

"Sehingga menurut saya setelah reses ini kami mengajukan dalam rapat paripurna kepada Pimpinan DPR, untuk bisa menempatkan posisi mitra kerja BPKH pelaksana dan pengawas," ujar Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Baca: Ketua Komisi VIII: Tak Ada Jalan Gunakan Dana Haji untuk Infrastruktur

Keinginan menginvestasikan dana haji ke sektor infrastruktur disampaikan Jokowi usai melantik anggota Dewan Pengawas dan anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Jokowi mengatakan, keuntungan dari investasi tersebut bisa dipakai untuk menyubsidi ongkos dan biaya haji sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat.

Menurut Jokowi, cara seperti ini sudah dipakai di negara lain seperti Malaysia.

"Bisa saja kan (untuk infrastruktur). Daripada uang ini diam, ya lebih baik diinvestasikan tetapi pada tempat-tempat yang tidak memiliki risiko tinggi, aman, tapi memberikan keuntungan yang gede," ujar Jokowi.

Anggota BPKH Anggito Abimanyu mengaku siap menjalankan instruksi Presiden itu. Menurut dia, ada Rp 80 triliun dana haji yang siap diinvestasikan.