Republik Jagoi

***

Ini cerita kecil dari Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Desa Jagoi berbatasan langsung dengan wilayah Sarawak, Malaysia.

Di kawasan perbatasan seperti Jagoi, nasionalisme dan kebutuhan dasar hidup, bagai dua sisi mata uang yang masing-masing mencari jalannya sendiri. Kadang bersua muka, namun lebih sering berpunggung badan.

Ada satu karakteristik khas di perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia. Meski terpisah batas negara, warga sepanjang perbatasan memiliki hubungan erat.

Meski secara geografi memisahkan kewarganegaraan karena adanya garis batas negara, kekerabatan dan hubungan darah membuat hubungan mereka tak pernah terputus.

Kondisi itu membuat warga di perbatasan, saling bergantung dan membutuhkan. Meski di sisi lain, kebutuhan dan akumulasi kapital menisbikan hubungan dasar tersebut.

Masardi (32 tahun), Ketua Harian PODJ (Persatuan Ojek Desa Jagoi) mengatakan, pusat pemerintahan desa dari perbatasan paling jauh 5 km.

“Dengan jarak itu, harusnya menjadi beranda depan, bukan beranda belakang,” kata Masardi.

Warga di Jagoi Babang terbiasa menggunakan dua mata uang. Rupiah dan Ringgit. Apakah kebiasaan itu pengingkaran dari nasionalisme?

Tentu saja tidak. Kebutuhan hidup di perbatasan membuat warga harus bersikap realistis dan pragmatis menyikapi keadaan.

Ketika mereka ngotot untuk tetap menggunakan uang rupiah atas nama nasionalisme, bisa dipastikan mereka tidak akan bisa beradaptasi dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup di perbatasan.

Perbedaan pembangunan ibarat langit dan sumur bor. Pemerintah Malaysia membangun wilayah perbatasan mereka dengan baik. Pemerintah negeri tetangga menyediakan pelayanan publik bagi warganya. Ada pendidikan gratis dan kesehatan bagi warga.

Sementara di wilayah Indonesia, pemerintah kurang memperhatikan pembangunan perbatasan. Kondisi itu, menciptakan batas sosial dan kecemburuan.

Tak dapat dipungkiri, pembangunan kurang menyentuh perbatasan. Sementara janji-janji politik selalu diberikan pada warga, menjelang hajatan pilkada atau pemilu.

Padahal sesungguhnya, permasalahan mendasar di perbatasan adalah infrastruktur. Peningkatan ekonomi perbatasan tak bisa bergerak, karena infrastruktur tak layak.

Potensi Jagoi

Jagoi sebenarnya memiliki banyak potensi. Setiap warga punya lahan. Ada yang menanam karet, lada, sayur-sayuran, dan lainnya. Hasil kebun, ada terong, keladi, mentimun, kacang panjang, cabe, pisang, nanas dan ubi. Sayur ditanam dengan cara tumpang sari di ladang.

Hasil pertanian lebih banyak dijual ke Malaysia melalui Serikin, dibanding menjualnya ke Bengkayang atau ke Pontianak. Selain jarak yang sangat dekat, harga jual di negeri seberang juga jauh lebih baik.

Uang hasil penjualan, langsung dibelikan berbagai kebutuhan sehari-hari. Seperti telur, gula, dan berbagai kebutuhan hidup lainnya.

Bagi warga di Jagoi hanya butuh waktu 15 menit menggunakan sepeda motor atau mobil ke Malaysia untuk membawa hasil pertanian.

Di sana ada pasar Serikin yang ramai setiap akhir pekan. Sedangkan untuk ke Bengkayang, butuh waktu lebih kurang 2 jam melalui perjalanan darat yang tidak semuanya teraspal mulus.

Setelah menjual hasil pertaniannya, mereka langsung menyetorkan sahang ke Badan Usaha Milik Negara, Sarawak. Lada hitam harganya RM 13,50 (sekitar Rp 42.000) per kilo. Lada putih RM 22 (sekitar Rp 68.000) pe kilo.

Selain itu, para pedagang di Malaysia berani memberikan utang. Setelah lada panen, petani baru membayar.

“Kalau warga punya kebun satu hektar, toke dari Malaysia sudah berani memberikan pupuk dan obat-obatan,” kata Masardi.

Lada bisa dipanen setelah 1,8 tahun. Delapan bulan kemudian lada bisa dipanen lagi. Warga Jagoi rata-rata punya setengah hektar lahan untuk lada. Harga lada di RI dia tak tahu. 

Selain lada, komoditas di perbatasan adalah kakao dan gula. Kakao per kilo RM 6 (Rp 18.671). Harga gula RM 2,10 ( Rp 6.500) per kg. Di perbatasan orang beli gula pakai karung. Satu karung isinya 50 kg.

Ada kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia, warga di sepanjang perbatasan boleh melakukan transaksi tak lebih dari RM 600 (sekitar Rp 1,8 juta) sebulan. Menurut Masardi, aturan itu membatasi warga perbatasan dalam aktivitas ekonomi.

Kerajinan tangan

Selain hasil pertanian, warga Jagoi juga memasarkan hasil kerajinan tangan ke Malaysia. Salah satunya adalah bidai. Bidai adalah kerajinan tangan turun temurun khas Masyarakat Jagoi.

Bidai terbuat dari bahan baku dasar rotan dan kulit kayu yang serba alami, dianyam dan dibentuk sedemikian rupa sehingga menarik.

Semula bidai ini hanya digunakan untuk menjemur padi, keperluan upacara adat dan untuk alas rumah.

Namun seiring perkembangan zaman, bidai kini menjadi barang mahal dan terkenal di Malaysia. Hal ini karena masyarakat Jagoi menjual bidainya di Serikin, Malaysia.

“Paling banyak dijual Malaysia. Mereka membeli dalam jumlah banyak. Kalau di Indonesia, paling kalau ada yang pesan. Padahal, kalau sudah sampai di Malaysia, nanti diimpor lagi ke Indonesia,” ungkap Mateus (31 tahun) perajin bidai asal Jagoi.

Masyarakat Jagoi yang bekerja sebagai perajin juga memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengolah limbah. Proses perautan rotan dalam pembuatan bidai ini menghasilkan limbah rotan dengan jumlah yang tidak sedikit.

Para perajin pun rupanya mampu mengolah sisa-sisa rotan tersebut dan menghasilkan suatu kreasi yang memiliki nilai jual cukup tinggi. Kerajinan tangan dari limbah rotan pun memiliki peminat yang tidak kalah banyak dengan kerajinan tangan lainnya.

Beberapa jenis barang yang dihasilkan dari limbah rotan juga menghasilkan pendapatan, antara lain  gelang tangan, takin hias, vas bunga, dan keranjang.

Potensi kerajinan bidai sangat tinggi untuk dikembangkan sebagai suatu kerajinan kreatif. Harganya di pasaran juga cukup bervariatif tergantung ukuran mulai dari RM 50 (sekitar Rp 155 ribu) hingga RM 350 (sekitar Rp 1 juta) atau mencapai harga di atas satu juta rupiah.

Namun sayangnya hasil karya anak bangsa ini harus menjadi barang impor dengan merk “Made in Malaysia”.

Secara sosial tak ada masalah besar di perbatasan. Masalahnya, hanya pada terbatasnya infrastruktur.

Warga Jagoi tak bisa berbuat banyak. Mereka hanya bisa menatap dan melihat kemakmuran negara tetangga. Mereka membawa dan menjual berbagai hasil pertanian ke Malaysia.

Warga Jagoi memang seperti hidup di republik sendiri, memperjuangkan nasibnya sendiri nun jauh dari hingar-bingar Jakarta.

Desain pembangunan perbatasan

Setiap daerah perbatasan adalah “serambi” suatu negara, begitu pula dengan daerah perbatasan Jagoi, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

Jagoi berbatasan langsung dengan Malaysia. Daerah ini harus dikondisikan sebaik mungkin, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur dan ekonomi.

Namun kenyataannya belum mendapat perhatian secara proporsional. Kondisi ini terbukti dari masih banyaknya penduduk miskin yang bermukim di daerah perbatasan Jagoi.

Keterbelakangan masih membelenggu masyarakat. Data yang diperoleh dari kantor kecamatan, sebanyak 1.537 jiwa penduduk miskin bermukim di Perbatasan Jagoi Babang.

Karut marut pembangunan perbatasan tak lepas dari buruknya sistem pembangunan dan koordinasi antar instansi pemerintah. Kondisi itu membuat pembangunan perbatasan seperti di Jagoi semakin terabaikan.

Padahal, kawasan perbatasan seperti Jagoi di Kalimantan Barat sangat spesifik dibandingkan perbatasan lain. Sebab, perbatasan di wilayah tersebut, berhadapan langsung dengan negara yang lebih maju, Malaysia. Sehinga harus ada penanganan secara lebih.

“Kalimantan Barat satu-satunya perbatasan paling maju di Indonesia,” ujar Abelnus, Ketua Umum Forum Perbatasan Kalimantan Barat.

Di tingkat pemerintah pusat, pembangunan kawasan perbatasan diurus Badan Nasional Pembangunan Perbatasan (BNPP).

Anggotanya dari 17 Kementerian. Ketuanya Menteri Dalam Negeri. BNPP bekerja secara terpadu dan membuat grand design terhadap permasalahan perbatasan di Indonesia.

Berdasarkan grand design, BNPP menetapkan beberapa metode pendekatan penanganan perbatasan. Mulai dari tahapan penentuan patok batas, hingga manajemen perbatasan.

Lalu menerjemahkan dan membuat dua strategi penanganan. Pertama, internal Indonesia, termasuk internal di Kalimantan Barat.

Kedua, strategi penanganan mulai dari patok batas hingga ke luar wilayah RI. Indonesia mesti melakukan komunikasi intensif dan perundingan internasional dengan Malaysia untuk menjawab segala permasalahan muncul. 

Abelnus, Ketua Umum Forum Perbatasan Kalimantan Barat, mengatakan, grand design baru ada tahun 2011. Konsep itu belum tersosialisasi ke media. Salah satu konsepnya adalah priority by location atau prioritas berdasarkan lokasi.

Lokasi prioritas mengacu pada keputusan pemerintah, dan mengacu kepada kebijakan pemerintah Pusat Kebijakan Stategis Nasional (PKSN).

Di Kalimantan Barat ada lima PKSN, yaitu, Aruk di Kabupaten Sambas. Jagoy Babang di Kabupaten Bengkayang, Entikong di Kabupaten Sanggau, Jasa di Kabupaten Sintang, dan Badau di Kabupaten Kapuas Hulu.

Dari lima Pos Lintas Batas (PLB) yang direncanakan, baru selesai secara fisik dan SDM adalah tiga PLB, yaitu Entikong, Aruk dan Nangan Badau. Dua lainya, Jagoi dan Jasa, masih memerlukan satu tahapan penting, penetapan zero point atau titik nol.

Dalam perspektif awam, titik nol adalah titik batas. Titik nol sebenarnya untuk menyepakati pertemuan dua jalan raya antara Indonesia dan Malaysia. Tanpa persetujuan dari dua negara, hal itu belum bisa dilaksanakan.

Tak heran bila pembangunan PLB di Jagoi yang peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, kini terbengkalai. Sebabnya, karena kedua negara belum menyepakati titik nol.

Ketua DPRD Kalimantan Barat Minsen mengatakan, kondisi di perbatasan tak beda jauh dengan wilayah pedalaman Kalimantan pada umumnya. Ada skala prioritas dalam pembangunan. Skala prioritas itu yang mesti dibenahi.

Menurutnya, perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) umumnya jauh dari jangkauan modal sehingga kondisinya tertinggal dalam berbagai hal dibandingkan wilayah lain.

Keadaan ekonomi yang tertinggal di wilayah perbatasan bukanlah situasi yang sangat khusus, karena keadaan serupa dapat ditemui di daerah lain yang bukan perbatasan. Namun wilayah perbatasan mempunyai arti penting tersendiri.

“Kita tentu sering mendengar pendapat berbagai kalangan tentang arti penting tersebut, sehingga berkonsekuensi diperlukannya prioritas pembangunan daerah perbatasan. Kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan berkaitan dengan keadaulatan dan nasionalisme suatu bangsa,” ujar Minsen.

Kita tentu sadar, setiap daerah perbatasan adalah “serambi” suatu negara, begitu pula dengan daerah perbatasan Jagoi, sehingga daerah ini harus dikondisikan sebaik mungkin, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur dan ekonomi.

Dengan demikian, pembangunan perbatasan merupakan hal wajib yang harus dilaksanakan dengan serius. Pembangunan infrastruktur dan perbaikan ekonomi warga berkaitan erat dengan eksistensi, keutuhan, dan harga diri bangsa Indonesia di kawasan perbatasan.