Salin Artikel

Ketum PPP: Tidak Ada Perebutan Kantor DPP

Hal itu disampaikan Romi, sapaan Romahurmuziy, menanggapi broadcast message di aplikasi percakapan Whatsapp yang menyatakan kubu Romi hendak merebut Kantor DPP PPP dengan bantuan polisi.

"Tidak ada perebutan, semuanya persuasif lewat surat. Kami selama ini melakukan upaya persuasif. Kami ingin berkonsentrasi hanya musyawarah saja selama Mukernas (Musyawarah Kerja Nasional) sampai dengan hari Sabtu," kata Romi seusai membuka Mukernas di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (19/7/2017).

(Baca: Demi Islah, Kubu Romi Tawarkan Djan Faridz Posisi Majelis Tinggi PPP)

Ia menyatakan dengan adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan kubunya secara inkrah, maka serta merta Kantor DPP di Menteng menjadi milik kubu yang sah. Meski demikian, Romi mengaku tak pernah menginstruksikan kadernya untuk menduduki dan merebut kantor tersebut.

"Saya mengatakan bahwa kantor PPP di Jalan Diponegoro telah diamankan oleh kepolisian dan Insya Allah akan diserahkan kepada yang berhak," tutur Romi.

Ia menduga penyebaran informasi seolah dirinya menginstruksikan perebutan dan akan mengambil alih Kantor DPP PPP malam ini merupakan upaya mengacaukan jalannya Mukernas.

(Baca: Mengapa Konflik PPP Lebih Lama Selesai daripada Golkar?)

"Faktanya kan kami sekarang ini di sini, kami adakan musyawarah sampai hari Sabtu, kami konsentrasi di musyawarah. Urusan kantor urusan aparat karena sekretariat PPP diberikan pada zaman orde baru bersama PDI Perjuangan," lanjut Romi.

Sebelumnya beredar informasi di aplikasi percakapan Whatsapp terkait rencana PPP kubu Romahurmuziy mengambil alih Kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam informasi tersebut dikatakan Romi akan mengambil alih gedung dengan bantuan polisi. Kantor DPP PPP di Menteng saat ini tengah dijaga ketat oleh polisi.

https://nasional.kompas.com/read/2017/07/20/06060021/ketum-ppp--tidak-ada-perebutan-kantor-dpp

Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke