Ketua MA: Sebenarnya Kami Butuh 4000 Hakim, tetapi...

Saat ini, hakim-hakim yang ditempatkan di pengadilan tingkat pertama kelas II sejak 2011 tertahan. Sebab, selama enam tahun tidak bisa dipindahkan ke tempat lain lantaran belum ada hakim baru yang menggantikan.

Adapun jumlah hakim yang dibutuhkan sangat banyak. Sementara yang disetujui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk direkrut tahun 2017 adalah 1.684 orang.

"Sebenarnya kami butuh 4000 hakim, tapi sekarang ini yang diberikan (disetujui) baru 1.684," kata Hatta di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (14/7/2017).

Hatta melanjutkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menerbitkan surat keputusan untuk 86 pengadilan baru di berbagai wilayah. Akan tetapi, sampai sekarang belum bisa beroperasi karena tidak ada hakim yang bertugas di sana.

(Baca: Ada Lowongan Lebih dari 19.000 CPNS untuk MA dan Kemenkumham, Tertarik?)

Oleh karena itu, Hatta berharap rekrutmen hakim tahun ini dapat mengisi pengadilan-pengadilan tersebut.

"Mudah mudahan target 1.684 bisa terpenuhi, sehinga meringankan beban para hakim yang ada di daerah. Sebab, di daerah sudah sangat kekurangan hakim," kata Hatta.

Dikutip dari website MA, disebutkan bahwa pengumuman rekrutmen calon hakim 2017 akan dimulai pada Juli. Sementara pendaftarannya dimulai pada Agustus 2017 dan akan berlangsung selama dua minggu. Hasil pendaftaran diketahui pada bulan Desember 2017.

Adapun rangkaian seleksi meliputi Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Tes Kemampuan Bidang (TKB) dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Tes Kemampuan Bidang meliputi tes kemampuan materi/substansi hukum, psikotes, dan wawancara.

(Baca: MA: Rekrutmen Hakim Dimulai Pertengahan Juli)

Nantinya, peserta seleksi Calon Hakim yang dinyatakan diterima akan memasuki Pendidikan Pra Jabatan dan Pendidikan Calon Hakim Terpadu mulai tahun 2018. Pendidikan ini akan ditempuh selama 2 tahun.

Peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP ), Liza Farihah berharap proses seleksi calon hakim pengadilan oleh Mahkamah Agung (MA) dilakukan secara transparan. Liza menyarankan agar ada keterlibatan publik dalam proses seleksi.

"Jangan sampai transparansi dan keterbukaan yang dimaksud cuma sebatas mengumumkan semua tahapan seleksi," kata Liza saat dihubungi, Rabu (28/6/2017).