Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Ketum Golkar soal Kemungkinan Demokrat Usung AHY di Pilpres 2019

Kompas.com - 22/06/2017, 15:41 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto tak berkomentar banyak soal kemungkinan Partai Demokrat mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Pilpres 2019.

Menurut dia, semua orang berhak mencalonkan diri.

"Saya rasa itu hak daripada pihak-pihak calon. Yang penting semuanya kembali pada masyarakat bagaimana mempunyai suatu itikad baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya rasa itu semua pada akhirnya dipilih rakyat," kata Novanto, seusai meninjau kesiapan mudik Lebaran di Stasiun Senen, Jakarta Pusat, Kamis (22/6/2017).

Sementara, Golkar telah resmi mengusung Joko Widodo untuk Pemilihan Presiden 2019.

Baca: Demokrat Proyeksikan AHY Maju pada Pilpres 2019

Novanto menegaskan, partainya saat ini fokus mendukung Pemerintahan Jokowi.

Dengan munculnya nama-nama calon pesaing Jokowi pada Pilpres 2019 tak membuat partai berlambang beringin itu merasa perlu lebih intensif mensosialisasikan calon presidennya.

"Kalau saya sih, Pak Jokowi kami terus kami lakukan (sosialisasi intensif)," kata Ketua DPR RI itu.

Partai Demokrat memproyeksikan putra sulung Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk maju ke Pemilihan Presiden 2019.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menuturkan, hal itu merupakan aspirasi masyarakat luas, khususnya kader Demokrat.

Baca: Diproyeksikan Maju Pilpres 2019, AHY Sudah Jadi Kader Demokrat?

"Kader-kader di bawah di 2019 menginginkannya, Mas Agus (AHY) menjadi next leader di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini," kata Agus, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Agus mengaku, partainya belum memastikan apakah AHY diproyeksikan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden.

Namun, ia menegaskan, Rakernas Demokrat beberapa waktu lalu memutuskan bahwa Demokrat akan mengusung kadernya baik sebagai capres maupun cawapres.

"Apakah Demokrat mengusung presiden dan wakil presiden, apakah presiden saja harus berkoalisi, itu kita lihat dalam hasil penggodokan UU Pemilu," kata Wakil Ketua DPR RI itu.

Kompas TV Demokrat Tak Dukung Ahok-Djarot dan Anies-Sandi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com