Mendagri Bantah Pemerintah Ingin Calon Tunggal Pilpres 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah tuduhan pihak yang menyebut pemerintah menginginkan munculnya calon tunggal presiden pada Pilpres 2019, dengan menolak presidential threshold diubah dalam revisi UU Pemilu.

Pemerintah tetap ingin presidential threshold di angka 20 persen kursi atau 25 persen suara.

"Ada yang menuding mengarah ke calon tunggal, enggak mungkin itu," ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2017).

(baca: Mendagri Tegaskan Pemerintah Tak Pernah Mengancam soal RUU Pemilu)

Padahal, kata Tjahjo, Pemilu 2009 dan 2014 yang menggunakan presidential threshold sebesar 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional, tidak memunculkan calon tunggal.

"Tapi 2009 ternyata muncul lima paslon (pasangan calon), dan 2014 juga ternyata ada dua paslon," tutur Tjahjo.

Karena itu, pemerintah ingin bermusyawarah dengan DPR, khususnya terkait isu presidential threshold.

(baca: Ini Skenario Pengambilan Keputusan Pansus Pemilu)

Sejauh ini, pemerintah dan DPR telah menyelesaikan 562 pasal dalam revisi UU Pemilu.

Dari lima isu krusial, baru dua poin yang sudah selesai dibahas, yakni sistem pemilu yang telah disepakati terbuka dan parliamentary threshold yang juga disepakati 4 persen.

"Masa 562 pasal sudah selesai, tiga (presidential threshold, metode konversi suara, dan district magnitude) enggak bisa musyawarah. Kalau enggak bisa, ya dibawa ke paripurna," kata Tjahjo.

"Kalau deadlock, ada opsi (dari) pemerintah. Yang penting per 1 Oktober paling lambat, tak mengganggu tahapan-tahapan pilpres," lanjut politisi PDI Perjuangan itu.

Saat ini partai-partai masih terbelah dalam isu presidential threshold. Partai Demokrat menginginkan opsi agar presidential threshold dihapus.

Sedangkan Gerindra, Hanura, PKS, PKB, PAN, dan PPP menginginkam besaran presidential threshold 10-15 persen.

Sedangkan pemerintah bersam PDI-P, Golkar, dan Nasdem menginginkan presidential threshold bertahan di angka 20 persen kursi atau 25 persen suara.