Polisi Ajak Siswa Tak Mudah Termakan "Hoax" di Media Sosial

LOMBOK, KOMPAS.com - Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Lombok Barat Iptu Bagus Ismail mengajak para siswa Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Wathan Bagik Polak di Kecamatan Labuapi untuk mewaspadai aktivitas di media sosial.

Menurut dia, banyak konten yang tidak jelas kebenarannya (hoax) yang berseliweran dengan bebasnya.

"Bagaimana kita menangkal kebohongan di Facebook, Instagram, tidak membagikan ke teman, tidak memberikan ke orang lain," ujar Bagus saat memberi paparan di MTS NW Bagik Polak, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Rabu (14/6/2017).

Meski hal tersebut merupakan suatu kebohongan, kata Bagus, lama-lama kebohongan itu diyakini sebagai kebenaran karena disebarkan terus menerus.

Selain itu, ia meminta siswa tidak mempelajari sesuatu tanpa petunjuk maupun bimbingan. Jika tidak, maka siswa akan mempersepsikan sendiri informasi yang didapat dan menelannya mentah-mentah.

(Baca: Fitnah, Ujaran Kebencian hingga 'Hoax' di Mata Jokowi...)

"Kita bisa punya pemikiran yamg berbeda dan salah paham tentang keberadaan Pancasila, kerukunan beragama, antarsuku," kata Bagus.

Tak hanya siswa, masyarakat harus menyaring informasi yang diterima agar tidak terjadi perpecahan bangsa.

Di tempat terpisah, Kapolres Lombok Utara AKBP Rifai mengatakan, paham radikal pun bisa masuk melalui media sosial. Oleh karena itu, masyarakat harus selektif menerima konten-konten tersebut. Misalnya, kata dia, ada pesan berantai yang jika tidak disebarkan lagi maka akan tertimpa masalah.

(Baca: Mengapa "Hoax" Lestari dalam Pemilihan Umum di Indonesia?)

"Banyaknya sifatnya menghasut, timbulkan SARA, berita kebohongan. Kita malah harus berhadapan penjara, ancaman hukumannya minimal empat tahun," kata Rifai.

Sejumlah Polres di Lombok secara rutin mendatangi sejumlah sekolah dan pondok pesantren di sekitarnya untuk memberi penyuluhan kepada para siswa dan santri.

Materinya mengenai fenomena di Indonesia saat ini, seperti kontra radikal dan Pancasila. Sebab, beberapa daerah di NTB kerap dijadikan tempat segelintir orang menyebarkan paham radikal.

Untuk menepis paham tersebut, maka perlu ada pemahaman soal kebinekaan dan Pansaila yang kuat.