Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selama Ramadhan, Polisi Tangani 76 Kasus Pangan

Kompas.com - 14/06/2017, 08:39 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto mengatakan, Satuan Tugas Pangan terus bekerja memantau bahan pangan yang ada di pasaran.

Hal ini sebagai antisipasi adanya pidana terkait bahan pangan selama Ramadhan. Hingga saat ini, kata Ari, pihaknya sudah menangani sejumlah kasus terkait pangan.

"Ada 76 kasus bahan pokok yang sudah menjadi perkara yang sedang proses penyelidikan di seluruh Indonesia, dan langsung dilaksanakan oleh satgas pusat dan daerah itu gabungan semua polda melaksanakan kontrol pasar," ujar Ari di Bareskrim yang sementara berlokasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Selasa (13/7/2017).

Ari mengatakan, selama melakukan kontrol di masyarakat pihaknya juga dibantu oleh kementerian dan lembaga lain, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdangan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Menurut Ari, kerja sama dengan pihak lain membantu pihaknya dalam bekerja. Misalnya, kerja sama dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Kemendag selaku pihak yang mengeluarkan harga patokan bahan pangan, memudahkan polisi melalukan pemantauan dan merespons informasi dari masyarakat.

"Harga patokan ini memudahkan kami, aparat penegak hukum, untuk bisa mengawasi sinyal informasi yang masuk dari masyarakat," kata dia.

Menurut Ari, selama pemantauan itu pihaknya mengidentifikasi ada beberapa jenis bahan pokok yang kerap jadi obyek kecurangan. Di antaranya, minyak goreng, beras, dan bawang putih impor.

"Yang paling banyak terkena pidana ini jenis beras. Rata-rata dioplos jadi beras kualitas tidak baik, kemudian dicuci dan dicampur dengan yang baik, juga diganti pakai cover-nya beras beras mahal jadi hampir rata-rata di beras," kata Ari.

(Baca juga: Selain soal Harga, Ini Pesan Jokowi Terkait Pangan)

Kompas TV Bahan Pangan Ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak Disita

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com