Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politik Fitnah Dinilai Tak Efektif Turunkan Elektabilitas Jokowi

Kompas.com - 09/06/2017, 21:18 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Berbagai politik fitnah yang selama ini menyerang Presiden Joko Widodo dinilai tidak efektif untuk menurunkan elektabilitas orang nomor satu di Indonesia itu.

Hasil survei terakhir Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan Jokowi masih menjadi tokoh paling populer untuk menjadi Presiden dengan 53,7 persen. Saingan terberat Jokowi, Prabowo, hanya mendapat suara 37,2 persen.

Responden yang mengaku puas dengan kinerja Jokowi mencapai 67 persen.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menilai, temuan survei SMRC ini menunjukkan politik kerja yang dilakukan oleh Jokowi lebih diapresiasi oleh rakyat Indonesia, daripada serbuan fitnah-fitnah yang dilancarkan kepadanya.

"Temuan survei SMRC menggembirakan, tidak hanya karena Jokowi yang akan PSI dukung kembali jadi presiden tahun 2019 mendapatkan hasil positif, tapi ini juga bukti demokrasi dan politik akal sehat makin baik di negeri ini," kata Grace Natalie dalam keterangan tertulis, Jumat (9/6/2017).

"Jokowi dikenal dengan politik kerjanya, meskipun dia diserang dengan fitnah-fitnah, seperti anak PKI, komunis, antek China dan lain-lainnya. Tetapi publik lebih melihat pada hasil kerja Jokowi," ujar dia.

(Baca juga: Usai Pilkada DKI, Survei SMRC Sebut Jokowi Masih Unggul dari Prabowo)

Menurut Grace, kepuasan publik Indonesia terhadap kepemimpinan Jokowi disebabkan beberapa faktor.

Misalnya, faktor pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur yang tampak nyata dan dinikmati langsung oleh masyarakat.

"Seperti distribusi Kartu Jakarta Pintar (KIP) dan layanan Kartu Indonesia Sehat (KIS) serta pemerataan dan percepatan pembangunan infrastruktur benar-benar dirasakan masyarakat, ini faktor utama kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi," ucap mantan presenter televisi ini.

Menurut Grace, dampak kinerja Jokowi kepada masyarakat juga tergambar di hasil survei. Soal kesejahteraan sebanyak 44,4 persen responden merasa ekonomi rumah tangganya lebih baik dibandingkan tahun lalu.

Adapun sebanyak 62,3 persen optimistis keadaan ekonomi keluarga akan lebih baik di tahun depan.

"Keluarga sebagai basis utama negara menjadi fondasi yang semakin kokoh di era Jokowi," ucap Grace.

Kompas TV Dalam videonya, Presiden mengklaim sudah membangun 1.900 kilometer jalan di Kalimantan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com