Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Ketua Komisi VIII Mengaku Tak Tahu soal Korupsi Pengadaan Al-Quran

Kompas.com - 06/06/2017, 20:17 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Komisi VIII DPR (periode 2009-2014), Abdul Kadir Karding, mengaku tidak tahu menahu soal korupsi pengadaan Al Quran di Ditjen Binmas Islam Kementerian Agama.

Hal ini disampaikan Karding menanggapi pernyataan mantan Anggota Komisi VIII DPR Fahd El Fouz, yang menyebut bahwa seluruh rekannya di Komisi VIII terlibat dalam kasus korupsi pengadaan Al Qur'an.

Dalam kasus ini, Fahd berstatus sebagai tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Enggak ada, saya enggak ngerti malah," kata Karding di Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Karding mengakui, ia memang sempat memimpin Komisi VIII dalam pembahasan anggaran pengadaan Al Quran itu.

Namun, menurut dia, pembahasan saat itu berjalan biasa saja. Ia tidak tahu menahu ada korupsi yang terjadi di dalamnya.

Baca: Fahd Sebut Semua Anggota Komisi VIII DPR Terlibat Korupsi Al Quran

"Biasa saja kita membahas, normal saja, kita enggak tahu kalau ada gitu-gitu," kata Karding.

Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa ini mengaku siap jika dipanggil oleh KPK untuk dimintai klarifikasi.

"Kami iap sebagai warga negara," ujar dia.

Keterlibatan anggota Komisi VIII

Fahd sebelumnya menyebut semua anggota Komisi VIII DPR terlibat dalam kasus yang menjeratnya.

Politisi Partai Golkar ini menantang keberanian KPK untuk menindaklanjuti hal tersebut.

"Sudah saya buka semua. Semua yang di Komisi VIII terlibat. Semua sudah saya sebutin angka-angkanya," kata Fahd sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Fahd ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap terlibat bersama-sama melakukan korupsi dalam pengadaan kitab suci Al Quran di Ditjen Binmas Islam Kementerian Agama tahun 2011-2012 dan pengadaan laboratorium komputer MTS.

Halaman:


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com