Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Todung: Ketika Kemajemukan Terkoyak, maka Tak Ada Lagi Indonesia

Kompas.com - 05/06/2017, 13:14 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hampir 200 pengacara yang tergabung dalam Advokat Pancasila mendeklarasikan dukungan mereka terhadap Polri untuk menjaga keutuhan bangsa dan NKRI.

Todung Mulya Lubis, salah satu pengacara yang hadir, menyetujui adanya gerakan ini.

Menurut dia, Indonesia kini tak lagi seperti sebelumnya.

"Karena begitu banyak perpecahan, keterbelahan, sehingga Indonesia jadi bangsa yang terbelah, karena agama terutama," ujar Todung, di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (5/6/2017).

Todung mengatakan, membawa soal agama dan ras ke ranah politik sangat berbahaya bagi keutuhan Indonesia.

Bagi Indonesia, kemajemukan menjadi modal sosial.

"Ketika kemajemukan itu dikoyak, tidak ada Indonesia lagi," kata Todung.

Oleh karena itu, koalisi ini terbentuk untuk menyatukan sikap dan tekad untuk mendukung Polri menumpas kejahatan yang mengancam keutuhan bangsa.

Ia mengatakan, jangan ada lagi rasa permusuhan antar sekelompok orang yang menjadi bibit-bibit perpecahan.

"Kami sebagai advokat berhadapan satu sama lain. Dia lawan saya, tapi bukan musuh. Tapi kenapa kita sebagai saudara harus saling bermusuhan?" kata Todung.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengapresiasi dukungan para advokat tersebut.

Terkadang, kata Tito, Polri mengalami dilematis saat menangani kasus-kasus berat seperti yang berkaitan dengan intoleransi.

Polri berdiri di tengah suara pro dan kontra.

"Ada yang menghujat dianggap kriminalisasi, ada yang pro agar melaksanakan penegakan hukum tapi dianggap tidak tegas," kata Tito.

Dengan adanya dukungan tersebut, Polri seperti mendapatkan legitimasi sosial sehingga lebih berani dan tegas dalam menegakkan hukum.

"Meski yang datang 170 sampai 200 orang, kami yakin yang 200 bisa pengaruhi massa ribuan, bahkan jutaan orang," kata Tito.

Kompas TV Sapa Indonesia akan kupas sejarah Hari Lahir Pancasila, bersama Asvi Warman Adam.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com