Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan DPR Jamin Sistem Sistem Data DPR Tak Terserang "Ransomware"

Kompas.com - 15/05/2017, 18:52 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menjamin sistem data di DPR aman dari malware ransomware yang belakangan menyerang RS Kanker Dharmais, Sabtu (13/5/2017).

Agus mengatakan, saat ini Pusat Data dan Teknologi Informasi DPR telah melakukan semua instruksi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tidak langsung menghubungkan komputer dengan jaringan internet saat menyalakannya.

Ia juga memastikan Pusdatin DPR memiliki sistem cadangan untuk menyimpan data, jika nantinya terserang ransomware.

"Pasti sudah punya karena itu merupakan anjuran dari Kominfo," ujar Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/5/2017).

"Tak boleh sembarangan, di komputer ada treat tertentu untuk dilaksanakan supaya tak ada serangan malware yang sedang marak ini," kata dia.

Ia menambahkan, serangan ransomware bisa saja menyasar pihak mana pun. Karena itu, ia berharap semua instansi pemerintahan melaksanakan anjuran Kementerian Kominfo terkait penanganan serangan ransomware.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Ia mengatakan, DPR menggunakan sistem penyimpanan berbasis cloud untuk seluruh anggota dan pegawai kesekretariatannya.

"Kan pakai cloud system. Kami software-nya asli. Itu yang menyebabkan aman. Belum ada laporan, aman pokoknya," tutur Fahri.

Sementara itu, Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi DPR Juhartono menyatakan hal yang sama.

Hingga saat ini belum ada keluhan dari seluruh anggota DPR dan pegawai kesekretariatan saat menggunakan sistem data internal mereka.

"Kami sudah mengirimkan SMS kepada pegawai untuk melakukan instruksi Kominfo dan hingga saat ini belum ada keluhan," ujar Juhartono.

(Baca juga: Buru-buru "Back-up" Data di Kantor Pemerintah karena Ransomware WannaCry)

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara telah memberikan panduan agar komputer personal tidak terjangkit virus WannaCry. Salah satu caranya adalah dengan matikan WiFi atau cabut koneksi kabel LAN di kantor.

Pasalnya, WannaCry ini tersebar tak seperti ransomware lain yang butuh interaksi dengan pengguna lewat phising e-mail. Ketika satu komputer terjangkit, maka semua komputer dalam satu jaringan LAN dan server kemungkinan besar terinfeksi pula.

(Baca: Cegah Ransomware, Menkominfo Minta Cabut Jaringan dan Matikan WiFi)

Kompas TV Cegah Virus â??Ransoware Wannacryâ?? (Bag 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com