Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Ingin Rumah DP 1 Persen Dibeli Orang Kaya, Jokowi Gandeng Serikat Pekerja

Kompas.com - 27/04/2017, 13:31 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Pemerintah akan bekerja sama dengan organisasi buruh demi pengawasan kepemilikan di hunian murah bagi buruh dan pekerja di Tangerang Selatan, Banten.

Presiden Joko Widodo tidak mau hunian murah yang diperuntukan bagi buruh serta pekerja berpenghasilan rendah, justru dimiliki oleh orang kaya.

"Oleh sebab itu, kami bekerja sama dengan pimpinan-pimpinan serikat pekerja. Sehingga jangan sampai ini didapatkan oleh yang di luar buruh," ujar Jokowi di lokasi pembangunan rumah vertikal murah di Tangerang Selatan, Banten, Kamis (27/4/2017).

Pada acara peletakan batu pertama proyek rumah murah bagi buruh dan pekerja tersebut, sejumlah pimpinan serikat pekerja turut hadir, antara lain Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dan Presiden KSBSI Mudhofir.

Serikat pekerja bakalan melakukan seleksi apakah anggotanya memenuhi syarat untuk membeli rumah murah tersebut atau tidak.

Pemerintah membangun hunian vertikal murah bagi buruh dan pekerja di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Presiden Jokowi, Kamis pagi, meresmikan pembangunannya.

Di lahan seluas 8,2 hektare tersebut, direncanakan dibangun 9.000 unit dalam 11 tower. Namun, tidak seluruh unit diperuntukan bagi pekerja dan buruh berpenghasilan rendah.

Sebanyak 6.000 unit diperuntukan bagi buruh. Sementara sisanya diperuntukan bagi masyarakat umum.

Unit khusus bagi buruh dan pekerja bertipe 30 akan dijual dengan harga Rp 293 juta.

Adapun, down payment per unit hanya 1 persen atau Rp 2,9 juta dengan cicilan Rp 1,2 juta per bulannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com