Hakim Cabut Hak Politik Andi Taufan Tiro

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta mencabut hak politik mantan anggota Komisi V DPR, Andi Taufan Tiro.

Hakim menilai, perbuatan Andi telah merusak fungsi politik sebagai tujuan bernegara.

"Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah pidana pokok selesai dilaksanakan," ujar Ketua Majelis Hakim Fashal Hendri, saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (26/4/2017).

Dalam persidangan terungkap bahwa uang suap sebesar Rp 7,4 miliar yang diterima Andi, digunakan untuk membiayai kepentingan pribadi.

Misalnya, untuk berlibur ke Eropa, pergi umroh, dan membiayai operasional politik.

Hakim sependapat dengan jaksa bahwa penggunaan uang hasil kejahatan untuk kegiatan politik adalah bentuk perbuatan yang merusak tata kelola pemerintahan yang baik.

(Baca: Mantan Anggota Komis V DPR Andi Taufan Tiro Divonis 9 Tahun Penjara)

Padahal, menurut hakikatnya, politik adalah salah satu tujuan bernegara.

Menurut hakim, untuk menghindari negara dikelola oleh pejabat publik yang menyalahgunakan wewenang, maka diperlukan pencabutan hak politik.

Pidana tambahan itu juga bertujuan untuk melindungi publik atau masyarakat dari fakta, informasi atau persepsi yang salah tentang calon pemimpin yang akan dipilih.

Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 35 ayat 1 KUHP.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut divonis 9 tahun penjara oleh majelis hakim. Andi juga diwajibkan membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.