Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Distributor Alkes Bantah Serahkan Uang Rp 500 Juta kepada Siti Fadilah

Kompas.com - 26/04/2017, 13:08 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Keuangan PT Graha Ismaya, Sri Wahyuningsih, merasa tidak pernah menyerahkan uang kepada mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari. Hal itu dikatakan Sri saat bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (26/4/2017).

Awalnya, Sri ditanyakan oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembelian Mandiri Traveller Cheque senilai Rp 1,1 miliar. Pembelian itu dilakukan pada 11 Oktober 2007. Saat itu, Sri menugaskan bawahannya yang bernama Karno.

"Saya kan disumpah. Demi Allah di pikiran saya tidak ada itu," ujar Sri kepada jaksa KPK.

(Baca: Distributor Alkes Akui Beri Rp 5 Miliar kepada Anak Buah Siti Fadilah)

Dalam surat dakwaan, dijelaskan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2007, beberapa hari menjelang hari raya Idul Fitri yang waktunya hampir bersamaan dengan dimulainya pengadaan alat kesehatan, Sri memerintahkan Karno untuk membeli MTC senilai Rp 1,1 miliar.

Selanjutnya, Karno membeli MTC di Bank Mandiri Cabang Pondok Indah sebanyak 44 lembar MTC yang kemudian diserahkan seluruhnya kepada Sri. Kemudian, Sri memberikan 20 lembar MTC dengan Nomor FA 456201- Nomor FA 456220 senilai Rp 500 juta kepada Siti Fadilah.

Pemberian dilakukan saat Sri bersilaturahim di Rumah Dinas Menteri Kesehatan Jalan Denpasar Raya Nomor 14 Kuningan, Jakarta Selatan.

(Baca: Siti Fadilah Gunakan Uang Suap untuk Disumbangkan melalui Cici Tegal)

Menurut surat dakwaan, setelah Sri memberikan uang kepada Siti, PT Indofarma Global Medika dengan dukungan PT Graha Ismaya, ditetapkan menjadi pemenang lelang. Proses lelang hanya dilakukan secara formalitas, karena dilakukan sesuai penunjukkan langsung.

Namun, demikian Sri dalam persidangan hari ini tetap berpegang teguh pada pernyataannya semula bahwa ia tak pernah memberikan cek perjalanan kepada Siti Fadilah.

"Saya tidak pernah memberikan," kata Sri.

Kompas TV Mantan Menkes Ditahan KPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com