Usulan Anggota DPD Diseleksi DPRD, Begini Mekanismenya

JAKARTA, KOMPAS.com - Saat ini muncul usulan agar anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diseleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Usulan tersebut muncul dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu).

Pemerintah Daerah, dalam hal ini gubernur, nantinya akan membentuk panitia seleksi (pansel) untuk merekrut calon anggota DPD dengan jumlah 10 kali lipat dari kebutuhan.

Sebanyak 40 orang yang telah diseleksi pansel akan dikirim ke DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

"Kemudian DPRD memilih paling banyak lima kali yang dibutuhkan, atau 20 orang," kata Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/4/2017).

(Baca: Di RUU Pemilu, Anggota DPD akan Diseleksi oleh DPRD)

Sebanyak 20 orang itulah yang nantinya dilemparkan ke publik untuk dipilih dalam pemilu legislatif.

Lukman menambahkan, dengan mekanisme tersebut daerah bisa melakukan seleksi terhadap orang-orang yang dikirimnya ke DPD RI sebagai perwakilan.

Para bakal calon anggota DPD nantinya juga akan melalui seleksi tertulis tentang pemahaman soal empat pilar, ketatanegaraan, pembangunan daerah, dan otonomi daerah. Mereka juga akan diwajibkan untuk membuat sejenis makalah tentang pembangunan daerah.

"Jika mekanisme ini dilakukan, maka syarat pengumpulan KTP seperti pada pemilu yang lalu, dihilangkan," kata Lukman Edy.

(Baca juga: "Percuma Kalau DPD Diperkuat tetapi Hanya Sibuk Berkonflik")

Lukman juga meyakini mekanisme tersebut tak akan menimbulkan politik transaksional di seleksi tingkat DPRD. Sebab, DPRD hanya diwajibkan memilih 20 orang.

"Kemudian siapa yang berani transaksi? Kan nanti dilempar ke publik juga yang memilih," tutur Lukman Edy.

"Tidak ada sama sekali akan ada transaksi di DPRD. Kami jamin tidak ada," ujar Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Adapun salah satu alasan munculnya alasan tersebut adalah agar kapasitas dan kapabilitas anggota DPD ke depannya dapat terkawal.

Tingkat pemahaman anggota DPD terhadap persoalan daerah juga dinilai terbatas, sehingga penyampaian aspirasi daerah pada kebijakan nasional menjadi tidak efektif.