Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Golkar Pertahankan Novanto meski Terjerat Kasus E-KTP

Kompas.com - 25/04/2017, 16:49 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham menegaskan, partainya solid mendukung Ketua Umum Setya Novanto meski yang bersangkutan kini tengah dikaitkan dengan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Solidnya dukungan Partai Golkar ini, lanjut Idrus, sudah dipastikan dalam rapat koordinasi nasional di Bali beberapa waktu lalu.

Forum itu dihadiri jajaran Dewan Pembina, Dewan Pakar, Dewan Kehormatan, serta seluruh ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar seluruh Indonesia.

"Semua menyatakan mendukung sepenuhnya kepemimpinan Setya Novanto hasil munaslub 2016. Tidak ada pikiran dari siapa pun untuk melakukan munaslub," kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (25/4/2017).

Idrus mengatakan, ada beberapa alasan yang mengemuka dalam rakornas, mengapa Novanto harus tetap menjadi ketua umum hingga akhir masa jabatannya.

Dalam waktu tidak terlalu lama, sudah ada prestasi-prestasi yang sudah diraih Golkar di bawah kepemimpinan Setya Novanto.

"Pertama, dalam waktu kurang lebih sepuluh bulan, Ketum sudah mengunjungi semua DPD provinsi, 34 provinsi dan lebih dari 250 kota/kabupaten," kata Idrus.

Kedua, pilkada 2017 menempatkan Partai Golkar menjadi pemenang terbanyak dari keseluruhan partai yang ada.

"Luar biasa prestasi seperti ini. Oleh karena itu, banyak DPD I mau datang ke Jakarta memberi dukungan ke Setya Novanto," ucap Idrus.

Ketiga, Novanto juga saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Idrus menegaskan bahwa Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya semua proses hukum kepada lembaga antirasuah itu.

"Dan kami sangat menghargai sikap kooperatif ketum kami Novanto dalam menghadapi proses-proses hukum yang ada. Ini yang patut kita contoh," ucapnya.

Pernyataan ini disampaikan Idrus sekaligus menanggapi pernyataan Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Golkar Yorrys Raweyai. Yorrys sebelumnya menyebut Novanto hampir pasti jadi tersangka KPK.

Yorrys juga mengatakan, akan ada langkah penyelamatan Partai Golkar setelah KPK mencegah Novanto ke luar negeri.

(Baca juga: Yorrys Sebut Ada Langkah Penyelamatan Golkar Setelah KPK Cegah Setya Novanto)

Idrus mengaku sudah mengklarifikasi Yorrys soal maksud pernyataannya itu.

"Sebenarnya apa yang disampaikan bukan yang tertulis seperti yang disampaikan ke media. Maksud Bang Yorrys, Partai Golkar dalam kondisi apapun harus siap, tidak ada masalah, harus siap, apalagi kalau ada masalah," ucapnya.  

(Baca juga: Yorrys Sebut Elektabilitas Golkar Menurun karena Setya Novanto Diduga Terlibat Kasus E-KTP)

Kompas TV Setya Novanto Jadi Sosok Kunci Kasus Korupsi E-KTP?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

Nasional
Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Nasional
Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com