Sudding: Kasus E-KTP Kenapa Urusannya Jadi ke Komisi III?

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding mengaku tidak mengetahui pembicaraan terkait proyek pengadaan e-KTP. Ia juga membantah pernah membicarakan proyek e-KTP dengan Miryam.

Hal itu disampaikan Sudding membantah kesaksian penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan dalam sidang korupsi e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (30/3/2017).

Mengutip mantan anggota DPR periode 2009 - 2014, Miryam S. Haryani, Novel mengatakan Miryam ditekan oleh sejumlah anggota DPR, salah satunya Sudding, untuk tidak mengungkapkan adanya pembagian uang korupsi e-KTP.

"Saya sendiri juga tidak mengerti. Kapan dan di mana saya dekatnya saya sendiri enggak mengerti. Saya betul-betul bingung dan enggak ngerti saya," kata Sudding saat dihubungi, Kamis (30/3/2017).

(Baca: 5 Anggota DPR Ini Disebut Ancam Miryam S Haryani terkait Korupsi E-KTP)

Apalagi, di periode itu, Sudding menegaskan dirinya berada di Komisi yang berbeda dengan Miryam, yakni di Komisi III. Karena itu, menurut dia, sangat aneh bila dirinya yang duduk di Komisi III membicarakan proyek yang tidak ada sangkut pautnya dengan tugas komisi.

"Saya benar-benar enggak ngerti gitu lho. Kok bisa lari ke Komisi III. Kok nama dicari di Google, apa maksudnya. Jadi betul saya enggak tahu karena enggak pernah bicara soal e-KTP. Apalagi itu kan di Komisi II, kok lari ke Komisi III ya," lanjut dia.

Saat bersaksi di persidangan kasus e-KTP pada Kamis (30/3/2017), penyidik KPK Novel Baswedan mengungkapkan, Miryam pernah mengaku diancam sejumlah anggota DPR periode 2009-2014. Hal itu diutarakan Miryam kepada penyidik saat pertama kali diperiksa KPK pada 1 Desember 2016.

(Baca: Kepada Ganjar, Setya Novanto Minta "Jangan Galak-galak soal E-KTP")

Kepada penyidik, Miryam mengatakan, para koleganya di DPR melontarkan ancaman terkait pembagian uang proyek e-KTP. Mereka meminta Miryam tak menyebutkan adanya pembagian uang.

"Saya mengetahui dari media, bahwa ada satu nama yang disebut yaitu Bambang Soesatyo. Yang bersangkutan salah satu orang yang disebut saksi (Miryam) mengancam, Yang Mulia," ujar Novel.

"Dia disuruh tidak akui fakta perbuatan penerimaan uang," kata Novel.

Kemudian, menurut Novel, Miryam juga menyebutkan sejumlah nama lain yaitu anggota Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin, politisi Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa, anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Masinton Pasaribu, dan politisi Partai Hanura Sarifuddin Sudding.

(Baca: Penyidik: Miryam Takut Serahkan Uang E-KTP ke KPK karena Diancam)

Ada seorang lagi anggota DPR yang juga mengancam, namun Miryam tak ingat namanya, hanya ingat partainya. Melalui mesin pencari Google, penyidik menelusuri nama politisi tersebut.

Miryam menunjuk satu foto di internet dan memastikan orang itu juga ikut mengancamnya. Namun, Novel tidak menyebut nama politisi maupun partainya.

"Kami lakukan penggalian sehingga kami tahu jumlahnya berapa orang (yang menerima uang)," kata Novel.

Pada persidangan sebelumnya, Miryam mengaku diancam penyidik untuk mengakui adanya pembagian uang kepada anggota DPR RI. Karena merasa tertekan, Miryam akhirnya terpaksa mengakui adanya pemberian uang.

Hakim kemudian memerintahkan jaksa untuk menghadirkan tiga penyidik KPK yang disebut Miryam mengancam.