Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Benny Susetyo: Jaga Independensi KPU, Pemain Jangan Merangkap Panitia

Kompas.com - 28/03/2017, 12:41 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat sosial Benny Susetyo menegaskan independensi dan kemandirian Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak bisa diganggu gugat demi terlaksananya pemilu yang jujur, adil, bebas dan rahasia.

Hal itu disampaikan Benny menanggapi wacana masuknya unsur partai politik (parpol) dalam keanggotaan KPU.

"Kalau sekadar wacana untuk mencari opsi pilihan enggak ada masalah. Prinsip kita menjaga independensi KPU sebagai wasit agar adil. Dan ini enggak boleh dikorbankan," kata Benny dalam program Satu Meja yang ditayangkan Kompas TV, Senin (27/3/2017).

(Baca: Politisi PDI-P: Wacana Komisioner KPU dari Parpol Bentuk Kritik untuk Independensi)

Ia pun mengibaratkan pemilu sebagai pertandingan. Benny menambahkan, dalam sebuah pertandingan mustahil bila pemain merangkap sebagai panitia penyelenggara.

Sebab jika hal itu terjadi, KPU selaku penyelenggara pemilu akan dimasuki kepentingan politik pragmatis.

Karena itu ia berharap wacana keanggotaan KPU dari parpol dibatalkan dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Pemilu.

(Baca: Soal KPU dari Parpol, Fadli Zon Nilai Hanya untuk Kritik Independensi)

Ia pun menilai usulan tersebut muncul karena ada beberapa pihak di DPR yang tidak puas dengan hasil seleksi calon Komisioner KPu dan Bawaslu.

"Ini kan soal tawar menawar. Ada ketidakpuasan. Ketidakpuasan saat seleksi ada calon yang enggak lolos. Ini kan banyak klaimnya," papar Romo Benny.

"Tapi bagaimanapun juga pemain dan penyelenggara tak bisa jadi satu. Orang yang jadi wasit sekaligus jadi penyelenggara sekaligus pemain, yang terjadi tak netral. Kalau mau kembali ke demokrasi butuh proses. Tak mungkin tidak dipisahkan," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com