Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gus Sholah: Terima Kasih KH Hasyim Asyari Dijadikan Nama Masjid Raya

Kompas.com - 22/03/2017, 19:53 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah mengizinkan nama kakeknya, KH Hasyim Asyari, digunakan sebagai nama masjid raya di Jakarta Barat yang akan diresmikan April mendatang. Menurut dia, itu merupakan bentuk penghormatan bagi KH Hasyim Asyari.

"Kami tentunya tidak hanya mengizinkan, tapi berterima kasih dan apresiasi, menghargai inisiatif itu," kata Gus Sholah usai bertemu dengan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua, Djarot Saiful Hidayat, di Jalan Bangka, Pela Mampang, Rabu (22/3/2017).

Djarot sebelumnya bertemu Gus Sholah dan meminta izin untuk menggunakan nama KH Hasyim Asyari untuk masjid raya pertama di Jakarta. Gus Sholah mengatakan tokoh Islam lain yang bisa digunakan namanya adalah KH Ahmad Dahlan, Tjokroaminoto, dan Haji Agus Salim.

Baca: Djarot: Masjid Raya Pertama di Jakarta Bernama Masjid KH Hasyim Asyari

Gus Sholah mengatakan, biasanya nama tokoh digunakan untuk nama jalan, gedung, maupun masjid sebagai bentuk penghargaan.

"Bahkan kalau di Amerika, negara bagian ada yang Washington ya," ujar Gus Sholah.

Ia mengatakan itu merupakan tradisi yang perlu dikembangkan. Harapannya, sejarah pahlawan lokal bisa dikenal oleh generasi penerus nantinya.

Pertemuan antara Gus Sholah dan Djarot berlangsung sekitar 40 menit. Adik dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, yaitu Adib Saifuddin, juga ikut dalam pertemuan itu.

Masjid raya pertama di Jakarta berlokasi di Daan Mogot, Jakarta Barat. Itu merupakan masjid raya pertama yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Rencananya, masjid tersebut akan diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada April mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com