Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lobi Tim Ahok-Djarot ke Tiga Parpol Pendukung Agus-Sylvi Tetap Jalan

Kompas.com - 14/03/2017, 08:26 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Nasdem sekaligus Juru Bicara Tim Pemenangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot), Bestari Barus, memastikan lobi terhadap Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terus berjalan.

Pernyataan itu menyusul keputusan Partai Amanat Nasional (PAN) yang telah mendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.

PAN bersama PPP, PKB dan Partai Demokrat merupakan partai pengusung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni yang gugur di putaran pertama.

"Komunikasi tetap dijalin. Tapi masih perlu waktu saja," kata Bestari melalui pesan singkat, Senin (13/3/2017) malam.

Menurut dia, keputusan terkait dukungan sepenuhnya merupakan hak masing-masing partai politik, tak terkecuali bagi PAN.

Ia meminta seluruh pihak bersabar karena tim pemenangan Ahok-Djarot masih berupaya melobi tiga partai pendukung Agus-Sylvi lainnya.

"Masih berjalan terus komunikasi sampai waktunya. Sabar ya," tutur Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPRD DKI Jakarta itu.

Namun, tak hanya fokus dalam meraih dukungan dari tiga partai pendukung Agus-Sylvi, tim Ahok-Djarot juga masih fokus kepada suara golongan putih pada putaran pertama Pilkada DKI lalu. Sebab, jumlahnya mencapai sekitar 23 persen.

Menurut dia, sebagian besar hal itu terjadi lantaran adanya kesalahan administrasi. Jumlahnya mencapai lebih dari 200.000 ribu suara.

"Kami menerjunkan tim sampai ke wilayah TPS untuk sadar pilih," ujarnya.

Kompas TV Pertarungan Suara Pilkada DKI Jakarta Putaran 2 (Bag 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com