Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temui Wiranto, Dubes AS Sempat Singgung Soal Pilkada DKI dan Freeport

Kompas.com - 13/03/2017, 15:24 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto bertemu Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R. Donovan Jr di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (13/3/2017).

Usai pertemuan, wartawan yang menunggu di pintu utama hanya berhasil menemui Wiranto.

Sementara Joseph memilih keluar dari pintu samping kantor Kemenko Polhukam sehingga wartawan tidak bisa mewawancarainya.

Wiranto menuturkan, dalam pertemuan tersebut mereka membahas sejumlah persoalan yang tengah dialami oleh kedua negara sekaligus menegaskan kembali hubungan diplomatik antara Indonesia dan AS.

"Tadi pertemuan dengan Duta Besar kami banyak membincangkan masalah kedua negara. Jika menengok sejarah tentunya penegakan diplomatik Indonesia dan Amerika Serikat sudah berlangsung cukup lama, sejak desember 1949," ujar Wiranto.

Wiranto mengatakan, Indonesia dan AS sudah memiliki satu kesepakatan kerja sama yang komprehensif atau comprehensive partnership sejak kedatangan Presiden AS Barack Obama ke Indonesia pada 2010.

Comprehensive partnership tersebut merupakan langkah awal bagi kerja sama kedua negara di beberapa bidang strategis.

Kemudian, setelah dipimpin Presiden Donald Trump, AS ingin mengembangkan kesepakatan tersebut.

"Itu tentu suatu pembicaran yang sangat menarik dan saya kira Duta Besar AS sepakat hubungan yang sudah baik jangan sampai merosot tatkala mereka ganti dengan pemerintahan yang baru," kata Wiranto.

Selain itu, Wiranto dan Joseph juga membicarakan beberapa masalah keamanan nasional di Indonesia, terutama situasi menjelang putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017.

Isu terosisme dan radikalisme dan beberapa rencana kerja sama pun tidak luput menjadi bahan perbincangan.

Saat ditanya wartawan, Wiranto mengaku sempat menyinggung persoalan Freeport yang belakangan sedang menjadi polemik.

Dalam kesempatan itu Wiranto menyampaikan harapan agar polemik Freeport bisa diselesaikan secara cepat dan melahirkan jalan keluar yang sama-sama menguntungkan kedua negara.

"Hanya masalah yang terkait keamanan dan bagaimana penyelesaian yang dilaksanakan secara win-win solution, penyelesaian yang bisa menguntungan kedua belah pihak, saya kira itu sangat umum," ungkapnya.

Kompas TV Masyarakat adat Papua dari Suku Amungme berunjuk rasa ke Komnasham memprotes lahan mereka tercemar karena operasional PT Freeport Indonesia. Ini adalah protes kedua kali dari masyarakat adat Papua dari Suku Amungme dan Kamaro ke Komnasham. Mereka memprotes ketidak pedulian freeport yang telah mencemari sungai dan tanah yang ditinggali 7 suku adat Papua. Dari penyelidikan Komnasham sejak 2015 lalu belum ada transaksi pembelian tanah dari freeport pada masyarakat setempat yang tanahnya tercemar.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com