Kejagung Anggap Sah Hasil Kerugian Negara Terkait Kasus Mobil Listrik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Subdirektorat Penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Yulianto mengatakan, hasil kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan mobil listrik telah ditentukan.

Dalam kasus ini, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan ditetapkan sebagai tersangka. Ia meyakini bahwa Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berwenang dalam menghitung kerugian negara.

"Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 ditegaskan untuk membuktikan korupsi, yang bisa menghitung BPK, BPKP, bahkan penyidik sendiri bisa kalau perkaranya simple," ujar Yulianto di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (6/3/2017).

Pernyataan tersebut menyanggah anggapan pengacara Dajlan, Yusril Ihza Mahendra, dalam gugatan permohonannya di sidang praperadilan.

Yusril menganggap, hanya Badan Pemeriksa Keuangan yang berwenang menghitung kerugian negara sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 yang isinya bahwa hanya BPK yang berwenang menghitung kerugian negara.

(Baca: Putusan MA Bukan Satu-satunya Bukti untuk Jerat Dahlan Iskan)

Yulianto mengatakan, SEMA sifatnya hanya mengikat pada internal MA, tidak untuk ke luar.

"Kami juga sudah koordinasi dengan BPK mengenai surat edaran tersebut," kata Yulianto.

Hingga tahun 2016, ada sekitar 2.429 kasus yang ditangani kejaksaan. Menurut dia, mustahil jika hanya BPK yang bisa mengaudit ribuan kasus itu, sementara penanganan kasus ada batas waktunya.

"Bagaimana BPK menanganinya dengan jumlah sumber daya terbatas. Itu bukti otentik dan dibenarkan putusan MA yang sudah inkracht," kata Yulianto.

Dalam kasus ini, Dahlan diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan menunjuk langsung penyedia mobil listrik.

(Baca: Yusril: Dahlan Iskan Bukan Pelaku Utama Mobil Listrik)

Penetapan tersangka Dahlan salah satunya didukung dengan putusan kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan terdakwa mantan Direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama, Dasep Ahmadi bersama-sama melakukan korupsi dalam dakwaan primer.

Dalam dakwaan itu, nama Dahlan turut disebut. Namun, saat vonis pengadilan dijatuhkan, hakim saat itu menyatakan Dahlan tidak terbukti secara sah terlibat dalam korupsi pengadaan mobil listrik.

Hal tersebut kaarena  pengadaan 16 unit mobil listrik untuk konferensi APEC tersebut merupakan perjanjian yang disepakati oleh Dasep Ahmadi dan tiga perusahaan yang bersedia menjadi sponsor, yaitu PT PGN, PT BRI dan PT Pertamina.

Selain Dahlan dan Dasep, tersangka lain dalam kasus ini yaitu mantan Kepala Bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Kementerian BUMN Agus Suherman.