Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Raja Salman Menjaga Keselamatan WNI di Arab Saudi

Kompas.com - 03/03/2017, 19:15 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo secara khusus meminta agar Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud menjaga keselamatan warga negara Indonesia yang tinggal di Arab Saudi.

Permintaan itu disampaikan Jokowi dalam pertemuan privat atau tête-à-tête dengan Raja Salman.

"Presiden menyampaikan bahwa para tenaga kerja dan WNI yang tinggal di Arab Saudi, telah memberikan kontribusi bagi pembangunan dan perekonomian Arab Saudi," kata Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor Kemenlu, Jumat (3/3/2017).

(Baca juga: Ini Topik yang Dibahas Presiden Jokowi dan Raja Salman)

Dalam kunjungan bilateral yang dilakukan Raja Salman, ada sebelas nota kesepahaman yang ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Namun, tidak ada satu pun nota kesepahaman yang ditandatangani terkait perlindungan WNI di Arab Saudi.

Meski tak ada, Retno menegaskan bahwa perlindungan WNI di luar negeri menjadi salah satu agenda prioritas dalam politik luar negeri Indonesia.

Karena itu, pada pertemuan privat dengan Raja Salman, Presiden Jokowi menyampaikan permintaan tersebut secara khusus.

(Baca juga: Jokowi Sebut Arab Saudi Punya Tempat Tersendiri di Hati Bangsa Indonesia)

Sementara itu, menanggapi permintaan Presiden Jokowi, Retno menyebut, Raja Salman menyambut positif.

"Sebagai respons, Raja Saudi menyampaikan (bahwa) warga negara Indonesia adalah warga negara kami juga," kata dia.

Kompas TV Apa makna kehadiran Raja Arab Saudi Salman Bin Abdulaziz Al-Saud di Indonesia dan keuntungan apa yang bisa dimanfaatkan pemerintah Indonesia dari kunjungan ini? Untuk membahasnya bersama Wartawan Senior Harian Kompas Trias Kuncahyono, Ketua Komisi Satu DPR Abdul Kharis Almasyhari serta Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com