Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada 3.000 Pendaftar Calon Penasihat KPK

Kompas.com - 02/03/2017, 13:41 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota panitia seleksi calon penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahfud MD mengatakan, ada 3.000 orang yang mendaftar proses seleksi calon penasihat KPK.

Menurut Mahfud, jumlah peserta seleksi tergolong cukup tinggi.

"Pendaftar banyak sekali, ribuan, lebih dari tiga ribu," ujar Mahfud saat ditemui di Gedung KPK Jakarta, Kamis (2/3/2017).

Menurut Mahfud, dari 3.000 pendaftar, hanya sekitar 250 orang yang lolos dalam tahapan seleksi syarat administrasi. Para peserta yang lolos kemudian akan mengikuti seleksi tahap selanjutnya.

"Kami butuhnya hanya empat. Alhamdulilah banyak peminatnya," kata Mahfud.

Kesempatan menjadi penasihat KPK terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia yang bersedia menjadi penasihat KPK periode 2017- 2021.

Para pendaftar wajib memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan panitia seleksi. Pertama, pendaftar haruslah warga negara Indonesia yang dibuktikan melalu Kartu Tanda Penduduk dan paspor.

Kemudian, usia pendaftar minimal 40 tahun dan maksimal 60 tahun pada akhir pendaftaran. Pendidikan para pendaftar minimal S1 atau setara, dan diperbolehkan memiliki keahlian di luar bidang hukum.

Selain itu, pendaftar bukanlah pengurus partai politik dalam 5 tahun terakhir. Pendaftar juga bersedia untuk melepas jabatan lain, di luar jabatan sebagai penasihat.

(Baca: "Calon Penasihat KPK Bukan Pajangan")

Bagi aparatur sipil negara, anggota TNI atau Polri, wajib melampirkan izin dari atasan yang berwenang di masing sesuai aturan di setiap instansi.

Syarat lainnya, pendaftar tidak boleh memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga dengan pimpinan dan pegawai KPK.

Kemudian, pendaftar bukan orang yang pernah dihukum karena suatu kejahatan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, pendaftar wajib menyerahkan surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit.

Kompas TV Tahun 2016, KPK Lakukan 17 Kali Operasi Tangkap Tangan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com