Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua DPR Imbau Semua Pihak Jaga Suhu Politik agar Tak Memanas

Kompas.com - 17/02/2017, 20:57 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, memprediksi perekonomian Indonesia tetap stabil meski Pilkada DKI berlangsung dua putaran.

Ia mengatakan tensi politik bisa meninggi pada perhelatan Pilkada DKI putaran kedua. Namun, jika melihat kondusifnya putaran pertama, Taufik yakin riak-riak konflik yang muncul di putaran kedua bisa diatasi. 

"Kita bersyukur Pilkada Serentak 2017 yang baru saja berlangsung, khususnya di DKI, berjalan dengan aman, tertib dan damai. Meski banyak kendala namun bisa diatasi dengan baik," papar Taufik dalam keterangan tertulis, Jumat (17/2/2017).

Ia menuturkan hal Itu menunjukkan masyarakat Indonesia semakin dewasa dalam berpolitik.

Perbedaan pilihan tak lagi menjadi sumber perpecahan melainkan potensi besar untuk tetap maju dan menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Apalagi, secara khusus, pilkada yang berlangsung dengana aman, tertib dan damai mengundang apresiasi dari dunia dan pelaku ekonomi.

Saat ini, ia menyatakan semua pelaku usaha tengah memantau putaran kedua Pilkada Serentak 2017, khususunya di DKI Jakarta.

Sebab suhu politik Jakarta yang menjadi barometer politik dan ekonomi dalam negeri sempat memanas sebelum pencoblosan.

Karena itu, Taufik mengimbau agar semua pihak turut menjaga suasana agar tetap kondusif hingga pilkada berakhir.

"Saya memahmi jika para pelaku usaha akan menunggu suasana Pilkada betul-betul selesai. Apalagi Jakarta menjadi barometer politik dan ekonomi dalam negeri. Karena itu semua pihak harus menjaga situasi politik agar tidak kembali memanas," ujar Taufik.

Kompas TV Selain bersiap menghadapi putaran kedua, pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, juga menerima laporan para pendukungnya yang tak bisa memilih pada 15 Februari lalu. Posko aduan warga di rumah pemenangan Ahok-Djarot di rumah lembang dibuka sejak pukul 8 pagi. Posko dibuka terkait dugaan pelanggaran yang terjadi saat pemungutan suara pilkada DKI Jakarta. Beberapa warga Jakarta telah berdatangan untuk melakukan adanya pelaporan atas dugaan kecurangan yang dirasakan oleh pendukung Ahok-Djarot. Tercatat sudah lebih dari dua puluh laporan pengaduan yang masuk kepada tim hukum dan advokasi tim pemenangan Ahok-Djarot sejak kemarin. Selain datang ke Rumah Lembang, timses Ahok-Djarot juga membuka pengaduan lain melalui telepon juga email.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com