Wapres Persilakan Pihak Lain yang Ungkap Dokumen TPF Munir

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pihak lain yang membuka dokumen hasil penelusuran Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian aktivis Munir Said Thalib. Hingga kini, pemerintah mengaku tak memiliki dokumen tersebut.

"Kalau itu dimunculkan (pihak lain) saja, juga kan ya cukup. Tidak perlu terlalu jauh sebenarnya. Kalau pemerintah kan begitu banyak arsipnya, bisa-bisa tidak terkontrol," ujar Kalla di Kantor Wapres, Jumat (17/2/2017).

Menurut dia, banyak pihak yang ikut dalam TPF Munir, memiliki dokumen itu.

PTUN sebelumnya mengabulkan permohonan keberatan dari Kementerian Sekretariat Negara terhadap putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) soal publikasi dokumen TPF Munir. Permohonan keberatan tersebut diajukan kepada Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) sebagai pihak termohon.

(Baca: "Kasus Munir Bukan Semata Kepentingan Kontras, LBH, atau Keluarga")

Selain mengabulkan permohonan Setneg, majelis hakim PTUN juga membatalkan putusan KIP Nomor 025/IV/KIP-PS/2016 tanggal 10 Oktober 2016.

PutusanKIP itu mewajibkan Kemensetneg untuk mempublikasikan hasil penyelidikan TPF Munir dan memberikan alasan tidak dipublikasikannya dokumen tersebut kepada publik.

Gugatan ke PTUN ini diajukan Kementerian Sekretariat Negara lantaran mengaku tak memiliki dokumen tersebut. Dengan demikian, keberadaan dokumen itu hingga kini masih tak diketahui.