Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanura Siap Turunkan Saksi untuk Antisipasi Kecurangan Pilkada

Kompas.com - 13/02/2017, 09:03 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Hanura kini tengah mematangkan konsep pengawalan tempat pemungutan suara (TPS) jelang pelaksanaan pilkada serentak pada 15 Februari 2017.

Pembekalan dan pemantapan strategi diberikan secara internal bagi para saksi.

Ketua DPP Partai Hanura, Miryam S Haryani menuturkan, pembekalan pengetahuan dilakukan agar para saksi tak mudah dikelabui oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Khusus wilayah DKI, Partai Hanura nenyiapkan satu orang saksi di setiap TPS. Terlebih TPS yang dianggap rawan oleh Bawaslu, Kapolda, maupun analisis internal kami," ucap Miryam melalui keterangan tertulis, Senin (13/2/2017).

Terkait persoalan teknis di lapangan, kata dia, menjadi rahasia tim beserta saksi yang tak bisa dibocorkan.

Namun, Miryam memastikan bahwa Hanura sangat mendorong terlaksananya pilkada serentak yang jujur, aman, damai, bebas dan rahasia, khususnya di wilayah DKI Jakarta sebagai barometer utama perpolitikan Tanah Air.

"Kami sangat meyakini bahwa calon yang didukung oleh Partai Hanura akan menang satu putaran," kata dia.

Hal sama dilakukan terhadap daerah-daerah lainnya. Sebab, Hanura menargetkan kemenangan di 50 persen daerah yang akan melangsungkan pilkada.

Menurut dia, struktur partai mulai dari tingkat DPP, DPD, DPC, PAC, hingga ranting, sudah siaga di masing-masing daerah.

Berdasarkan laporan, kesiapan untuk mencapai 50 persen target tersebut sudah mencapai 98 persen.

"Kami optimis skenario yang kami siapkan akan berjalan dengan baik sesuai harapan," kata anggota Komisi V DPR itu.

Kompas TV Tinggal hitungan hari untuk pelaksanaan Pilkada DKI 2017, KPU Jakarta Barat menggelar sosialisasi kepada warga agar menggunakan hak pilihnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pakar Anggap Pernyataan 'Jangan Mengganggu' Prabowo Picu Perdebatan

Pakar Anggap Pernyataan "Jangan Mengganggu" Prabowo Picu Perdebatan

Nasional
Dapat Sanksi Lagi dari DKPP, KPU Dianggap Tak Bisa Jadi Teladan

Dapat Sanksi Lagi dari DKPP, KPU Dianggap Tak Bisa Jadi Teladan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Proyek Fiktif di Tol MBZ Demi Uang Pelicin BPK | Grace Natalie Jadi Stafsus Presiden

[POPULER NASIONAL] Proyek Fiktif di Tol MBZ Demi Uang Pelicin BPK | Grace Natalie Jadi Stafsus Presiden

Nasional
Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com