Anomali-anomali di Seputar Hari Pers Nasional 2017

Pada Kamis, 9 Februari 2017, digelar puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2017 di Lapangan Tantui, Ambon, Provinsi Maluku yang dihadiri Presiden Jokowi, Menkominfo Rudiantara, dan sejumlah public figure lainnya.

Ini menggenapi rangkaian kegiatan HPN yang sudah dimulai 21 Januari lalu berupa latihan kepemimpinan untuk pelajar SLTA. Serta prosesi inti sejak Senin, 6 Februari lalu seperti Seminar Seminar Dewan Pers menuju Pelaksanaan World Press Freedom Day, Pemaparan Hasil Survey Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia, dan Konvensi Nasional Media Massa.

Agar tak sekedar prosesi seremoni tahunan --apalagi tak semua insan pers sepakat dengan Keputusan Presiden RI No. 5/1985 yang ditandatangani Presiden Soeharto tentang hari pers Indonesia tersebut-- maka sangat perlu terus lakukan retropeksi pers guna faedah lebih baik ke depannya.

Dalam pemikiran penulis, yang kini menjadi akademisi dan praktisi public relations serta lama berkiprah sebelumnya sebagai jurnalis media cetak, ada sejumlah anomali-anomali di sekitaran HPN 2017 yang perlu dicari bersama solusinya.

Pertama, tren global yang masif terjadi ke Indonesia atas peralihan membaca media massa konvensional, sungguh tak serta merta meningkatkan sirkulir ekonomi pada media baru berbasis digital (new media).

Ketika misalnya, oplah dan tiras media cetak terus menukik, para praktisi media tak pernah surut harap karena di saat bersamaan, terjadi perpindahan habitual pembaca dari koran/tabloid/majalah ke kanal digital.

Maka, berbondong-bondonglah media massa melahirkan platform digital-nya guna mengakomodir perubahan prilaku tersebut. Tentu, semuanya pede, dengan sendirinya akan terjadi perpindahan bisnis media itu sendiri. Kenyatannya? Tidak.

Ambil contoh di Jawa Barat, sebab ini provinsi terbesar di Indonesia dengan 46 juta penduduk. Pada tahun lalu, total oplah seluruh koran sekitar 450.000 s.d 500.000 koran/hari. Jika diasumsikan satu koran dibaca tiga orang, maka tirasnya 1,5 juta orang.

Jumlah penduduk Jawa Barat sendiri akhir tahun 2016 mencapai 47 juta, dengan usia produktif sekitar 65% diantaranya (30 juta), maka penetrasi keterbacaan adalah masing-masing mencapai 3,191% dari total penduduk serta 5% dari usia produktif.

Angka sebesar ini berbanding lurus dengan pertumbuhan pengguna internet di provinsi tersebut kisaran 15% dari total pengguna internet Indonesia tahun lalu kisaran 120 juta atau 18 juta orang. Jadi, angka ini 12 kali lipat dari total pembaca koran!

Dalam survei Lembaga Riset Telematika Sharing Vision, Bandung per awal Desember 2016 lalu, mencari informasi adalah motivasi kedua mengakses internet setelah akses media sosial. Artinya, ada potensi pasar bagi media dan advertiser di sini.

Akan tetapi, fakta di lapangan, iklan dan berbagai material bisnis reguler tidak serta merta pindah semuanya ke laman berita dari media cetak yang bahkan sudah berusia puluhan tahun lamanya di Tatar Sunda.   

Penulis kerap menerima keluhan dari para praktisi media massa, sekalipun pembaca menurun, pengiklan masih tetap memilih bentuk konvensional. Anomali ini membuat investasi di kanal digital yang dikeluarkan tak cepat berbuah manis.

Data secara nasional setali tiga uang. Nielsen Advertising Information Services menunjukan, total belanja iklan 2016 sebesar Rp134,8 triliun atau tumbuh 14% dari tahun sebelumnya --meneruskan tren kenaikan dari tahun 2012 Rp 84,3 triliun, 2013 (Rp 101,9 triliun), 2014 (Rp 110 triliun), dan 2015 (Rp 118 triliun).

Sekalipun demikian, alokasi belanja ya itu tadi masih ke media konvensional yakni didominasi 77% televisi, koran 22%, dan majalah 1%. Sisanya, yakni hanya 2%, diperebutkan oleh radio dan termasuk media massa daring.