Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPI Beri Peringatan Tiga Televisi Terkait Pemberitaan Pilkada DKI

Kompas.com - 30/01/2017, 21:07 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menegur tiga stasiun televisi swasta terkait pemberitaan Pilgub DKI Jakarta.

Ketiga televisi swasta itu adalah MNC TV, Global TV, dan I-News TV. 

KPI menilai, ketiga stasiun TV ini membentuk sudut pandang tertentu terhadap salah satu pasangan calon yang bertarung pada Pilkada DKI Jakarta dengan fakta yang tidak berimbang. 

"Itu sudah diberi peringatan. Proses setelah peringatan kepada yang bersangkutan. Kami harap kembali tidak berpihak. Sudah ada teguran resmi," kata Komisioner KPI Nuning Rodiyah saat Rapat Kerja bersama Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/1/2017).

Nuning mengatakan, framing tersebut juga ditampilkan dalam beberapa acara ceramah agama yang ditayangkan salah satu dari ketiga televisi itu.

Akan tetapi, saat ditanya nomor urut pasangan calon yang dimaksud, Nuning menolak menjawab dan hanya mengatakan agar melihat langsung ke kanal peringatan di situs resmi KPI.

Komisioner KPI lainnya, Mayong Suryolaksono menambahkan, pihaknya memberikan peringatan kepada RCTI (9 Januari 2017) terkait tayangan pada 28 Desember 2016 pukul 05.09 WIB.

Kemudian peringatan kepada MNCTV (16 Januari 2017), terkait tayangan pada 5 Januari 2017 pukul 16.43 WIB.

Lalu peringatan kepada iNews (24 Januari 2017), terkait tayangan pada tanggal 6 Januari 2017 pukul 21.49 WIB.

Dalam penjelasan, KPI Pusat menilai dalam muatan berita terkait pasangan calon gubernur DKI Jakarta pada ketiga program tersebut menyajikan informasi yang cenderung berpihak.

Hal itu berpotensi melanggar SPS KPI Tahun 2012 Pasal 40 huruf a bahwa Program siaran jurnalistik diwajibkan untuk senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik, termasuk menyajikan berita yang berimbang dan tidak berpihak.

Catatan: Berita ini sudah diedit. Sebelumnya, dalam berita ditulis KPI "menegur". Menurut KPI, ketiga TV itu baru diberi peringatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com