Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Kali Dilaporkan ke MKD karena Kicauan "Babu", Ini Kata Fahri

Kompas.com - 30/01/2017, 19:15 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menanggapi dua laporan dugaan pelanggaran etik terhadapnya yang dilayangkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

Fahri dilaporkan karena kicauannya di akun Twitter @Fahrihamzah yang menyebut pekerja Indonesia di luar negeri sebagai babu.

Fahri mempersilakan siapa pun untuk melaporkannya ke MKD sebagai wadah bagi warga untuk mengawasi anggota DPR yang mereka pilih.

"Hal itu telah disiapkan mekanismenya melalui MKD sebagai peradilan etika di dalam DPR. Jadi itu resmi dan merupakan hak warga," kata Fahri melalui pesan singkat, Senin (30/1/2017).

Adapun mengenai ungkapan para buruh migran yang mengatakan belum merasakan kontribusi Fahri dalam melindungi TKI, Fahri mengaku dapat memahaminya.

Hal itu dikarenakan keadaan TKI masih belum layak. Misalnya, masih banyak pengiriman TKI yang melalui jalur ilegal.

"Bahkan sudah menjadi perdagangan manusia," kata dia.

Para perwakilan buruh migran yang melaporkannya ke MKD juga menuntut revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Mereka menilai, Fahri sebagai Ketua Tim Pengawas TKI seharusnya bisa mempercepat proses revisi UU TKI. Padahal, revisi tersebut telah diajukan sejak 2010.

Fahri enggan berkomentar banyak terkait hal itu. Menurut dia, bola ada pada pemerintah. Setiap ada revisi permintaan rakyat, kata Fahri, DPR justru selalu terdepan yang mengusulkan.

"Anda bisa tanya Dede Yusuf (Ketua Komisi IX DPR) siapa yang menghambat revisi UU. Akan ketahuan," ujar Fahri.

"Kita harus selalu pendekatan perbaikan sistem. Maka UU sudah masuk prioritas tahun ini dan berharap pemerintah segera ikut membahas," kata dia.

Pada Selasa (24/1/2017) lalu, Fahri mengeluarkan kicauan yang memancing kritik dan protes dari banyak pihak.

"Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela..." begitu bunyi kicauan.

Fahri yang telah menghapus kicauannya itu, mengaku tak bermaksud menyingung perasaan siapapun. Fahri menjelaskan, kicauannya sebetulnya tak berdiri sendiri melainkan tengah fokus mengkritik pemerintah atas situasi dan kondisi terkini.

(Baca juga: Fahri Hamzah Hapus Kicauan soal TKI di Twitter, Ini Alasannya)

Halaman:


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com