Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2017 Lebih Kering, Ini Langkah Pemerintah Cegah Kebakaran Hutan

Kompas.com - 23/01/2017, 13:06 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut bahwa iklim pada 2017 ini lebih kering dibanding 2016.

Hal ini berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Oleh karena itu, potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta timbulnya bencana kabut asap menjadi lebih besar.

"Untuk itu diperlukan peningkatan pencegahan secara dini untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan," kata Wiranto dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Senin (23/1/2017).

Wiranto mengatakan, langkah dan upaya yang telah berhasil dilakukan pemerintah pada 2016 akan terus dilakukan dengan beberapa penyempurnaan.

Pada 2016, pemerintah mengklaim berhasil menurunkan persentase kebakaran hutan dan lahan lebih dari 80 persen. Dengan begitu, menurut dia, bukan kebakaran hutan yang menimbulkan bencana kabut asap layaknya pada 2015.

Langkah pertama, kata dia, Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas akan mengalokasikan anggaran khusus yang digunakan untuk pecegahan kebakaran hutan dan lahan.

Kedua, Menteri Dalam Negeri akan merevisi Peraturan Mendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Keuangan Negara. Dengan peraturan yang baru, pemerintah daerah nantinya dapat menggunakan anggaran sejak tahapan pencegahan, bukan hanya saat darurat.

"Ketiga, gubernur, bupati, dan wali kota diharap dapat mengedukasi dan membantu masyarakat dalam menggunakan lahan tanpa membakar," ucap Wiranto.

Keempat, tambah dia, pemerintah juga akan mendorong pengusaha untuk menaati peraturan perundangan yang mewajibkan pembukaan lahan tanpa membakar.

"Kelima, pemerintah juga akan mengarahkan aparat penegak hukum mengawasi dan menindak tegas pelanggar hukum," ucapnya.

Kompas TV 2 Perusahaan Jadi Tersangka Kebakaran Hutan Riau
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com