Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesan Gus Nuril, Tudingan Kafir Tidak Sejalan dengan Pancasila

Kompas.com - 21/01/2017, 23:05 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengasuh Pondok Pesantren Abdurrahman Wahid Soko Tunggal KH Nuril Arifin atau Gus Nuril mengatakan, negara harus hadir melindungi seluruh warganya.

Ia mengatakan, seluruh warga Indonesia harus memegang teguh Pancasila. Hal itu terjabarkan dalam konsitusi yang di dalamnya mengakui keberadaan enam agama, yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu.

Gus Nuril menegaskan, perlu ada perlindungan terhadap penganut keenam agama tersebut.

"Perlu ada penegasan bahwa negara meresmikan enam agama. Maka sesuai dasar Pancasila, pengikut enam agama tidak boleh dikafirkan dan negara harus hadir kepada semua agama," ujar Gus Nuril saat menghadiri acara Ngaji Kebangsaan dan Peringatan HUT ke-44 PDI-P di Kantor DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (21/1/2017).

Ia menilai bahwa pihak yang menuding warga lain dengan sebutan kafir tidak sejalan dengan Pancasila sebab menjatuhkan martabat kemanusiaannya. Selain itu, kelompok tersebut rentan memecah-belah kesatuan bangsa.

"Kita enggak bisa lagi menoleransi lagi keadaan yang carut-marut ini sehingga sampai semua orang dikafirkan, dijelekkan, dan dihancurkan martabatnya. Ini sama sekali tidak layak," kata dia.

Oleh karena itu, negara perlu menunjukkan sikap tegas. Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut dapat menghancurkan sendi pembangunan sendi kebangsaan yang sudah dikokohkan oleh para pendiri negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com