Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar: Enggak Mungkin Sandingkan Ahok dengan Jokowi pada Pilpres 2019

Kompas.com - 16/01/2017, 19:25 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Bidang Hukum dan Politik DPP Partai Golkar, Yorrys Raweyai ragu jika Basuki Tjahja Purnama yang kini tengah bertarung di Pilkada DKI Jakarta, diprediksi akan mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres pada Pilpres 2019.

“Kecil kemungkinan itu. Saya pikir ideal melihat calon-calon ini. Enggak mungkin mereka akan mencalonkan diri,” kata Yorrys di Kantor DPP Partai Golkar, Senin (16/1/2017).

Ia menanggapi pertanyaan soal keengganan Basuki menjawab pertanyaan terakhir moderator saat debat pilkada, Jumat (13/1/2017) lalu.

Ketiga calon kepala daerah saat itu diminta komitmennya untuk tidak maju pada Pilpres 2019 jika terpilih sebagai Gubernur DKI.

Golkar, kata Yorrys, saat ini juga telah memiliki kandidat untuk diusung pada Pilpres 2019, yaitu Joko Widodo.

"Karena kami sudah mencalonkan Jokowi di 2019 bagaimana, mencalonkan siapa lagi. Yang penting sekarang ini bagaimana Ahok bisa menang satu putaran. Itu saja yang penting,” ujar dia.

Saat disinggung kemungkinan Ahok mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019, Yorry hanya menjawab singkat.

“Enggak mungkin tiba-tiba terus mau kasih bersanding,” kata dia.

Saat debat pilkada, Ahok menyerahkan kepada calon wakilnya, Djarot Saiful Hidayat, untuk menjawab pertanyaan yang diberikan moderator, Ira Koesno.

Djarot mengatakan, jiwa dan raga pasangan Ahok dan Djarot didedikasikan untuk warga Jakarta.

Djarot berjanji bahwa dia dan Ahok berkomitmen memimpin Jakarta sampai akhir periode.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com