Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Industri Pertahanan Dalam Negeri "Go International"

Kompas.com - 16/01/2017, 15:44 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta industri pertahanan dalam negeri tidak hanya menjual produk-produknya kepada Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

Jokowi berharap produk-produk industri pertahanan lokal bisa go international dan bisa dijual ke luar negeri.

"Industri pertahanan kita, kemampuan memproduksi bisa. Kalau costing bisa ditekan, menjualnya mudah. Jangan hanya tergantung dari pesanan TNI/Polri. Kalau TNI/Polri wajib," kata Jokowi, seusai menghadiri rapat pimpinan TNI, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (16/1/2017).

Sebelum menyampaikan pernyataan kepada wartawan, Jokowi sempat melihat-lihat sejumlah kendaraan tempur buatan PT Pindad, seperti Anoa, Badak, dan Sanca, yang baru diluncurkan tahun lalu.

Sambil mendengar penjelasan PT Pindad, Jokowi terlihat berbincang dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Polhukam Wiranto, dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Selain itu, Jokowi juga sempat menjajal kendaraan amphibi Anoa buatan PT Pindad yang bisa berjalan di air.

Jokowi memuji kualitas produk alutsista tersebut. Namun, ia menekankan bahwa harga jual produk juga tidak boleh terlalu mahal.

"Kita mesti harus berani menjual ke luar, ke negara lain. Kalau costing bagus, harganya jadi kompetitif. Kalau kualitas bagus, harga tidak bisa kompetitif ya tidak bisa dijual," ujar Jokowi.

"Jadi selalu saya tekankan masalah harga, masalah kompetitif, karena semua produk akan kompetitif dengan negara lain. Tidak mungkin produk hanya dijual di dalam negeri, apa pun," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com