Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Prajurit TNI Direkrut Australia, Anggota DPR Dukung Panglima

Kompas.com - 06/01/2017, 18:12 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan, segala indikasi ancaman keamanan negara harus direspons serius oleh pemerintah.

Pernyataan Hanafi merespons ucapan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang dikutip media Australia ABC, bahwa penghentian program pengiriman tentara Indonesia untuk berlatih di Australia adalah karena adanya kekhawatiran militer Australia akan "merekrut" tentara terbaik TNI untuk kepentingan Australia.

Meski hal itu telah dibantah Menteri Pertahanan Australia Marise Payne, namun kekhawatiran tersebut harus tetap diwaspadai.

"Yang paling penting segala macam indikasi ancaman berkenaan keamanan dan pertahanan nasional, sekecil apa pun, harus direspons serius. Lebih baik 'lebay' daripada kebobolan," ujar Hanafi melalui pesan singkat, Jumat (6/1/2017).

Menurut dia, pernyataan yang diucapkan Panglima terkait operasi intelijen negara lain terhadap TNI pasti memiliki dasar yang kuat. Selain itu, langkah yang diambil Panglima juga jelas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Adapun mengenai kekhawatiran Panglima soal TNI yang mungkin "direkrut" militer Australia, Hanafi menyebutkan adanya kejadian serupa di negara lain.

"Dua tahun yang lalu, terkuak ada dua WNI permanent resident yang sudah bergabung dengan militer Singapura dan ikut latihan perang kita," tutur Politisi PAN itu.

"Fenomena semacam ini bisa jadi jamak tapi laten karena semua bekerja dalam ranah intelijen," kata dia.

Jika benar, Panglima diminta mengusut tuntas indikasi yang mengancam pertahanan negara tersebut dan melaporkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Sebaiknya Panglima juga mempertanggungjawabkan hal ini ke Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi angkatan bersenjata," kata Hanafi.

ABC sebelumnya memberitakan ada ketakutan bahwa militer Australia akan "merekrut" tentara terbaik TNI untuk kepentingan Australia.

Hal ini terungkap berdasarkan pidato Panglima TNI Gatot Nurmantyo pada November 2016 silam.

"Setiap ada program pelatihan, seperti beberapa waktu lalu, lima hingga 10 terbaik akan dikirim ke Australia. Itu terjadi sebelum saya jadi panglima, jadi itu tidak akan saya biarkan," ucap Gatot.

(Baca: Panglima TNI Diberitakan Takut Prajuritnya Direkrut Militer Australia)

Menurut ABC, Panglima TNI dianggap menggunakan "bahasa era Perang Dingin".

Saat itu merupakan fenomena umum untuk merekrut seorang tentara untuk "ditanam" menjadi sumber atau agen yang memengaruhi kebijakan demi kepentingan negara yang merekrut.

Namun, Menteri Pertahanan Australia Marise Payne membantah pernyataan bahwa Australia berusaha merekrut anggota militer Indonesia untuk menjadi "agen untuk mempengaruhi" di saat pemerintahan PM Malcolm Turnbull berusaha memperbaiki situasi, menyusul dihentikannya kerja sama mliter antara Indonesia dan Australia.

(Baca: Menhan Australia Bantah Rekrut Tentara Indonesia)

Kompas TV Panglima TNI: Australia Sebut Pancasila Jadi Pancagila
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com