Australia Diminta Klarifikasi Isu Pelecehan terhadap TNI-Pancasila

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Defence, Security, and Peace Studies (IDSPS) Mufti Makaarim mengatakan, Australia harus segera mengumumkan hasil investigasi terkait dugaan pelecehan terhadap TNI dan Pancasila, yang mengakibatkan penundaan kerja sama militer TNI dengan Australia Defence Force (ADF).

Menurut Mufti, hasil investigasi harus diumumkan secara terbuka disertai dengan penjelasan yang lengkap terkait tiga hal penyebab pihak militer Indonesia tersinggung.

"Klarifikasi dari pihak Australia penting untuk menjelaskan penyebab sebenarnya dari penundaan tersebut yang saat ini ramai beredar," ujar Mufti saat dihubungi, Kamis (5/1/2017).

Mufti menjelaskan, semua hal yang menjadi keberatan pihak Indonesia sampai saat ini masih menjadi rumor dan belum ada klarifikasi dari pihak Australia.

Sementara, rumor tersebut terus beredar dan berpotensi memperkeruh hubungan bilateral kedua negara.

"Harus di-clear-kan semua, jangan sampai isu itu memperkeruh hubungan bilateral kedua negara. apakah rumor itu betul ada, apakah ulah segelintir oknum," kata Mufti.

Mufti menuturkan, dari informasi yang beredar, ada tiga alasan terkait penundaan kerja sama militer Indonesia-Australia.

Dari informasi tersebut diketahui seorang staf pengajar bahasa ADF dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) menemukan materi kelas yang menyinggung TNI dengan menyebut mantan Komandan RPKAD Sarwo Edhi Wibowo terlibat pembunuhan massal.

Selain itu beberapa materi pengajaran juga masuk ke dalam diskursus politik terkait penugasan operasi militer oleh TNI di Papua.

Kemudian, staf pengajar dari Kopassus itu menemukan tulisan lain yang menghina lambang negara Indonesia, Pancasila dengan memelesetkannya menjadi "Pancagila".

(Baca: Tiga Hal yang Diduga Jadi Awal Polemik TNI dengan Militer Australia)

Setelah kejadian itu, lanjut Mufti, staf pengajar langsung melapor kepada atasannya. Pihak TNI pun langsung mengajukan permintaan investigasi untuk menelusuri informasi tersebut.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengakui penundaan kerja sama karena adanya oknum militer di Australia yang menghina dan melecehkan Indonesia dan Pancasila.

Menhan menyebut oknum tersebut sudah diberi sanksi oleh ADF. (Baca: Menhan Sebut Australia Sudah Bertindak Tegas soal Penghinaan Pancasila)

Sementara itu Menteri Pertahanan Australia Marise Payne menegaskan akan menangani secara serius temuan materi pelajaran pada fasilitas pelatihan bahasa Angkatan Darat Australia, yang diduga menghina TNI.

"Kepala Angkatan Pertahanan Australia, Air Chief Marshal Mark Binskin, telah melayangkan surat kepada mitranya dari Indonesia, Jenderal Gatot Nurmantyo, bahwa persoalan ini akan ditangani secara serius dan kami akan menginvestigasi masalah yang mengemuka," kata Payne dalam pernyataan resmi yang diunggah pada laman Kementerian Pertahanan Australia, www.minister.defence.gov.au, Rabu (4/1/2017).

(Baca: Australia Investigasi Temuan Materi Pelajaran yang Diduga Hina TNI)