Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Anggap Anggaran Minim Jadi Penyebab Berulangnya Kecelakaan Pesawat TNI

Kompas.com - 19/12/2016, 11:31 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, minimnya anggaran pertahanan menjadi kendala utama dalam penyediaan alat utama sistem pertahanan (alutsista).

Menurut dia, hal itu berdampak pada terjadinya kecelakaan pesawat TNI yang telah enam kali terjadi sepanjang 2016.

Alutsista yang ada saat ini sebagian besar diperoleh melalui hibah, yang diremajakan.

Abdul mengatakan, hal ini pula yang terjadi pada pesawat Hercules C-130 yang jatuh di Wamena, Papua, Minggu (18/12/2016) kemarin saat hendak mendarat.

Pesawat tersebut merupakan hibah dari RAAF (Royal Australia Armed Forces) yang baru saja diserahterimakan 10 bulan lalu.

"Seperti diketahui base line anggaran Kemhan (Kementerian Pertahanan) tahun ini mestinya kan Rp 209 triliun, akan tetapi hanya ada anggaran saat ini sekitar Rp 108 triliun, masih jauh sekali," kata Abdul Kharis melalui pesan singkat, Senin (19/12/2016).

Oleh karena itu, ia berharap ke depannya pemerintah bisa memenuhi target anggaran pertahanan tersebut.

"Nanti kami akan memanggil Kemhan dan TNI untuk menjelaskan kecelakaan pesawat Hercules kemarin," lanjut dia.

Pesawat Hercules C-130HS dengan nomor registrasi A-1334 jatuh di Wamena, Papua, Minggu (18/12/2016) pagi.

Sebanyak 13 orang yang ada di dalam pesawat itu tewas.

Dua belas orang di antaranya adalah kru pesawat yang merupakan anggota tetap Lanud Abdulrachman Saleh, Malang.

Sementara, satu lagi adalah anggota TNI di Papua yang tengah menumpang. Pesawat itu merupakan hibah dari Australia dan mulai beroperasi pada Februari 2016 lalu

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com