Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Praja IPDN Terbukti Pakai Narkoba, Saya Pecat

Kompas.com - 16/12/2016, 16:03 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JATINANGOR, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa penidakan tegas untuk para pelaku terlibat narkoba harus dilakukan.

Termasuk bagi praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

"Saya kira kalau ada praja IPDN terbukti pengguna narkoba, saya pecat," ujar Tjahjo di kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Jumat (16/12/2016).

(baca: Di hadapan Praja IPDN, Buwas Ingatkan Narkoba Kini Jadi Senjata Perang Modern)

Tjahjo juga meminta kepada BNN untuk melakukan sidak narkotika di IPDN.

"Saya minta BNN secara periodik mengambil sampel urine praja, ini penting meski waktu tes waktu masuk IPDN sudah dilakukan," kata dia.

(baca: Buwas: Ada 72 Jaringan Narkotika Internasional Beroperasi di Indonesia)

Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso mengatakan bahwa penanganan narkotika tidak bisa dengan cara yang biasa-biasa saja.

Sebab, penyalahgunaan narkotika sudah sangat luas di hampir seluruh wilayah, bahkan Instansi atau lembaga pemerintah.

"TNI yang punya kekuatan doktrin dan disiplin luar biasa, Polri, BNN yang saya pimpin, kejaksaan, kehakiman atau pemerintahan semua ada oknum terkontaminasi bahkan terlibat jaringan," kata Buwas.

Pihaknya juga sudah mendeteksi adanya 72 jaringan narkotika internasional yang beroperasi di Indonesia. Ke-72 jaringan itu bergerak sendiri-sendiri atau tidak saling terkait.

Kompas TV Jelang Akhir Tahun, Transaksi Narkoba Bertambah?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com