Kompas.com - 16/12/2016, 12:13 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso mengatakan bahwa penanganan narkotika tidak bisa dengan cara yang biasa-biasa saja.

Sebab, penyalahgunaan narkotika sudah sangat luas di hampir seluruh wilayah, bahkan masuk instansi atau lembaga pemerintah.

Saat ini, kata pria yang akrab disapa Buwas itu, sudah terdeteksi adanya jaringan internasional yang bermain.

"Sekarang yang beroperasi ada 72 jaringan internasional di Indonesia. Satu sama lain tidak ada hubungannya. Mereka berdiri sendiri dan mereka eksis mengedarkan. Ini ancaman bagi kita," ujar Buwas dalam ceramah umum di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Jumat (16/12/2016).

(baca: Di hadapan Praja IPDN, Buwas Ingatkan Narkoba Kini Jadi Senjata Perang Modern)

Ia mengatakan, pihaknya mencatat dari setiap jaringan yang ada itu nilai transaksinya dalam tiga bulan mencapai Rp 3,6 Triliun.

"Kalau umpamakan satu jaringan Rp 1 triliun (per bulan), maka 72 jaringan sudah pasti Rp 72 triliun. Ini fakta bukan kami mengira-ngira, faktanya demikian," kata mantan Kabareskrim Polri itu.

Buwas menambahkan, sejumlah negara, seperti Kolombia, Meksiko, Amerika, Belanda dan Australia membolehkan pengunaan narkotika untuk dikonsumsi secara bebas.

 

(baca: Presiden: Dor! Pengedar Narkoba)

Namun, langkah itu bukan hal yang patut dibanggakan. Menurut Buwas, aturan legalisasi narkotika di sejumlah negara itu diterapkan secara terpaksa.

"Di pertemuan internasional saya tantang, kami tidak akan mengikuti mereka, ganja dijadikan seperti tembakau untuk konsumsi, ini bahaya. Setelah saya dalami ternyata negara itu frustasi, enggak mampu mengatisipasi," kata Buwas.

 

(baca: Buwas Ingin Kebijakan Presiden Filipina Berantas Narkoba Diterapkan di Indonesia)

Buwas kemudian menjelaskan alasan legalisasi narkotika di Amerika. Menurut dia, suatu kali negara super power itu hendak merehabilitasi para warganya yang menjadi pemakai narkotika.

Namun, hal itu urung dilakukan, karena biaya rehabilitasi yang dibutuhkan tiga kali lebih besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Amerika.

"Begitu juga dengan Belanda, Australia, akhirnya mereka mengambil langkah diisolir ambil satu lokasi di suatu tempat. Mau pakai (narkotika) di situ boleh, mau mati di situ boleh, yang penting tidak tersebar kemana-mana," ujarnya.

Kompas TV Presiden Jokowi Tegaskan Perang Besar pada Narkoba
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partai Republik Gugat KPU ke PTUN, Buntut Dinyatakan Tak Lolos Verifikasi Administrasi

Partai Republik Gugat KPU ke PTUN, Buntut Dinyatakan Tak Lolos Verifikasi Administrasi

Nasional
Menkes: 50 Persen Pasien Covid-19 yang Meninggal Belum Divaksin Sama Sekali

Menkes: 50 Persen Pasien Covid-19 yang Meninggal Belum Divaksin Sama Sekali

Nasional
Suara Korban Pencabulan: Vonis 7 Tahun untuk Bechi Tak Penuhi Rasa Keadilan

Suara Korban Pencabulan: Vonis 7 Tahun untuk Bechi Tak Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Takut Tolak Perintah Sambo Tembak Brigadir J, Bharada E: Pangkat Kami bagai Bumi dan Langit

Takut Tolak Perintah Sambo Tembak Brigadir J, Bharada E: Pangkat Kami bagai Bumi dan Langit

Nasional
Nadiem Beberkan Postur Anggaran Kemendikbudristek, Paling Banyak untuk KIP hingga Tunjangan Guru

Nadiem Beberkan Postur Anggaran Kemendikbudristek, Paling Banyak untuk KIP hingga Tunjangan Guru

Nasional
Pemerintah Anggarkan Rp 392,1 Triliun untuk Infrastruktur, Rp 316,9 Triliun untuk Hankam

Pemerintah Anggarkan Rp 392,1 Triliun untuk Infrastruktur, Rp 316,9 Triliun untuk Hankam

Nasional
Menangis, Korban Pencabulan Anak Kiai Jombang Mas Bechi: Jangan Takut Bersuara, walau Berat

Menangis, Korban Pencabulan Anak Kiai Jombang Mas Bechi: Jangan Takut Bersuara, walau Berat

Nasional
Hadiri AJK 2022, Menkominfo Sebut Jurnalistik dan Teknologi Digital Sukseskan Presidensi G20

Hadiri AJK 2022, Menkominfo Sebut Jurnalistik dan Teknologi Digital Sukseskan Presidensi G20

Nasional
Mas Bechi Divonis 7 Tahun, Korban Ceritakan Sulitnya Bongkar Aksi Cabul Anak Kiai Jombang

Mas Bechi Divonis 7 Tahun, Korban Ceritakan Sulitnya Bongkar Aksi Cabul Anak Kiai Jombang

Nasional
Menkeu: Defisit APBN 2023 2,84 Persen, Semakin Mengecil

Menkeu: Defisit APBN 2023 2,84 Persen, Semakin Mengecil

Nasional
Survei Indikator: Ridwan Kamil, AHY, dan Sandiaga Uno Jadi Cawapres Dengan Elektabilitas Tertinggi

Survei Indikator: Ridwan Kamil, AHY, dan Sandiaga Uno Jadi Cawapres Dengan Elektabilitas Tertinggi

Nasional
'Fit and Proper Test' Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Digelar Besok

"Fit and Proper Test" Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Digelar Besok

Nasional
Nyanyian Bharada E di Kasus Brigadir J: Ungkap Skenario Ferdy Sambo hingga Bisikan Putri Candrawathi

Nyanyian Bharada E di Kasus Brigadir J: Ungkap Skenario Ferdy Sambo hingga Bisikan Putri Candrawathi

Nasional
Ketua ITAGI: Lansia dengan Komorbid Harus Mendapat Vaksinasi Covid-19

Ketua ITAGI: Lansia dengan Komorbid Harus Mendapat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Perempuan Menangis di Rumah Ferdy Sambo Bisa Jadi Petunjuk Ungkap Motif Tewasnya Brigadir J

Perempuan Menangis di Rumah Ferdy Sambo Bisa Jadi Petunjuk Ungkap Motif Tewasnya Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.