Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisi Usut Opini Pengungkapan Kasus Terorisme Pengalihan Isu

Kompas.com - 15/12/2016, 12:59 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, pihaknya tengah menyelidiki tuduhan bahwa pengungkapan kasus terorisme oleh Densus 88 Anti-Teror Polri merupakan upaya pengalihan isu.

Polri membantah tuduhan tersebut.

"Itu tetap menjadi bagian yang kita selidiki. Kita tidak mau isu yang berkembang merugikan publik," ujar Boy di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (15/12/2016).

 

(baca: Wakapolri: Teroris Masalah Serius, Jangan Ada Komentar Pengalihan Isu)

Boy menganggap pemberitaan soal teroris tidak boleh dianggap remeh. Tuduhan adanya pengalihan isu berpotensi membuat masyarakat menjadi lengah dan kewaspadaannya rendah terhadap gerakan radikal.

"Jangan sampai publik tidak waspada dan menganggap itu kondisi hal yang direkayasa," kata Boy.

(baca: Bareskrim Panggil Eko Patrio untuk Diminta Klarifikasi)

Terkait temuan bom di Bekasi beberapa waktu lalu, polisi telah menangkap 11 orang yang diduga saling terkait dengan perencanaan bom bunuh diri di depan Istana Kepresidenan.

Seorang "pengantin" wanita sudah dipersiapkan untuk melakukan aksi pada Minggu (11/12/2016).

Setelah menangkap terduga pelaku, Densus 88 menyita barang-barang di rumah mereka.

(baca: Eko Patrio Dipanggil Polisi, PAN Protes di Rapat Paripurna)

Adapun benda mencurigai yang disita, yakni bom dalam rice cooker, bendera ISIS, stiker identitas kelompok Jamaah Ansharut Tauhid, bahan-bahan kimia, hingga surat wasiat salah satu pelaku yang ditujukan untuk orangtuanya.

"Kita tidak ingin membohongi publik dengan kondisi yang ada," kata Boy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com